2017, MBD Jadi Target Pengawasan BPOM

@Rayapos | Ambon: Merealisasikan program kerjanya di tahun 2017 ini, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Ambon akan lebih memprioritaskan kegiatan pengawasannya di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Hal ini disampaikan Kepala BPOM Ambon, Sandra Linthin, kepada wartawan, di Ambon, Minggu (29/1). ”Dari 11 kabupaten dan kota di Maluku telah kami jangkau untuk dilakukan pemeriksaan dan pengawasan, tetapi Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) belum disentuh secara langsung sehingga tahun ini kami akan fokus kesana,” ujarnya.

Dijelaskannya, setiap daerah memiliki masalah berbeda, sehingga harus dilakukan pengawasan secara rutin. Karenanya, pihaknya telah membuat peta masalah untuk setiap kabupaten dan kota di Maluku. ”Tahun 2016 kami baru melakukan pengawasan sebanyak dua kali ke MBD. Tahun ini kami akan lebih fokus melakukan pengawasan, karena kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan negara lain, yakni Timor Leste dan Australia,” jelasnya.

Menurutnya, hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya di 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, yang memiliki kasus kosmetik ilegal, pangan kadaluarsa dan penjualan obat tanpa izin edar terbanyak di Kota Ambon. ”Kasus terbanyak ada di kota Ambon mengingat jumlah sarana distribusi dan produksi terbanyak di kota Ambon, yakni sebanyak 40 persen sementara dari 60 persen tersebar di 10 kabupaten/kota lainnya,” tegasnya.

Untuk itu, terangnya, pihaknya telah melakukan sampling atau pengujian produk yang telah beredar. Tujuan dilakukan sampling tidak lain adalah karena belum tentu seluruh produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi syarat. ”Setiap tahun sebanyak 2.250 sampel produk yang diawasi berupa pangan, obat, obat tradisional, food suplemen, psikotropika dan napza,” timpalnya.

Untuk pengujian sampel, tambahnya, pihaknya memiliki target khusus dari pusat yang disebut prioritas sampling, dibuat berdasarkan kajian obat adtau sampel mana yang bermasalah. ”Kami juga diberikan kelonggaran untuk melakukan sampling lokal, misalnya, produk yang hanya beredar lokal di Maluku yakni pangan lokal, kami diberikan keleluasaan tetapi kita juga akan tetap mengawal produk lokal,” tambahnya.

Sementara untuk tahun 2017 ini, timpalnya, kasus penyidikan diberikan target 5 kasus ditangani. Sebelumnya, selama tahun 2016 pihaknya sudah menyelesaikan 4 kasus, dan semua kasus ini lebih banyak di Kota Ambon. ”Di tahun 2016 sebanyak empat kasus kosmetik ilegal, pangan kadaluarsa dan penjualan obat tanpa izin edar sementara ditangani BPOM, karena telah masuk dalam tahapan penyelidikan,” pungkasnya.

Comments

comments