Dana Sertifikasi Guru di Aceh Kembali Bermasalah, Rp 15 Miliar Masih Mengendap

@Rayapos | Banda Aceh: Sekitar Rp15 miliar lebih dana tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Aceh Selatan untuk triwulan pertama (Januari-Maret) 2016 masih mengendap di kas daerah, karena data penerima belum diverifikasi Dinas Pendidikan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh Selatan Aka Mulyadi di Tapaktuan, Rabu membenarkan bahwa sejauh ini pihaknya belum mendapatkan data akurat terkait jumlah guru penerima sertifikasi tersebut.

Menurutnya, untuk menghasilkan data akurat tersebut pihaknya harus terlebih dahulu melakukan validasi dan verifikasi data secara akurat, sebab secara aturan tidak seluruh guru yang sudah memiliki sertifikasi akan menerima dana tunjangan.

“Hanya guru yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang akan dikeluarkan SK oleh Kementerian Pendidikan, sehingga pembayaran dana sertifikasi tersebut hanya terhadap guru yang dikeluarkan SK tersebut setelah melalui verifikasi data,” sebutnya.

Atas dasar itulah, kata Aka Mulyadi, menjadi hal yang wajar jika terjadi perbedaan data antara jumlah guru sertifikasi yang langsung diusulkan oleh masing-masing operator sekolah melalui data Dapodik ke Kementerian Pendidikan dengan jumlah guru yang akan menerima dana tunjangan sertifikasi dimaksud.

Untuk mempercepat pencairan dana sertifikasi tersebut dan memastikan penerimanya benar-benar tepat sasaran, menurut Aka Mulyadi, pihaknya telah memerintahkan pegawai dinas pendidikan setempat untuk melakukan verifikasi data sejak beberapa hari lalu dan ditargetkan harus selesai Rabu (18/5) sore.

Dari hasil verifikasi data tersebut akhirnya telah ditetapkan bahwa jumlah guru yang berhak menerima dana sertifikasi untuk triwulan satu tahun 2016 sebanyak 1.837 orang.

Berkas pencairan anggaran dana sertifikasi tersebut akan dimasukkan ke Dinas Keuangan pada Senin (23/5) dan diperkirakan pada akhir bulan Mei ini dana tersebut telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru penerima, paparnya.

Namun, sambung Aka Mulyadi, dalam pencairan dana sertifikasi tahun 2016 ini akan ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya.

Mulai tahun ini setiap guru penerima tunjangan telah diwajibkan menandatangani surat pernyataan diatas materai, yang antara lain menerangkan bahwa guru penerima dana tersebut siap berhadapan dengan hukum jika ternyata dikemudian hari status dirinya sebagai penerima tunjangan tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, ujarnya.

“Langkah ini kami lakukan semata-mata bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh guru penerima dana sertifikasi tersebut benar-benar tepat sasaran sesuai mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan. Jika dikemudian hari nanti ternyata ada dari mereka yang tidak berhak maka kasus itu akan dipertanggungjawabkan sendiri dihadapan hukum,” katanya. [antara]

BAGIKAN

LEAVE A REPLY