Anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta, Ida Mahmudah (FOTO: RAYAPOS/KEMAL MAULANA)

@Rayapos | Jakarta – 52 PNS DKI Jakarta disebut masih meskipun berstatus terpidana korupsi inkracht. Menanggapi ini, DPRD DKI Jakarta menunggu klarifikasi Dinas Tenaga Kerja terkait rilis Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut.

Anggota komisi B Ida Mahmudah bakal berkoordinasi dengan ketua Fraksi untuk memanggil Disnaker.

Baca juga:

Masih PDIP, Apakah Kwik Kian Gie Masuk Timses Prabowo-Sandi?

Novanto Siap Menyanyi, Lagunya Bank Century

Menteri Perdagangan: Indonesia Wajib Impor Beras! Jika Tidak, Bisa Chaos

“Saya minta ketua komisi agar segera memanggil dinas pekerjaan kita untuk disnaker untuk segera menyelesaikan itu kebetulan yang ngurusin hal ini komisi B,” kata Ida saat ditemui digedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Politisi PDI perjuangan ini mengaku sangat menyayangkan hal ini. Apalagiwarga Jakarta masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan baru-baru ini diketahui masih banyak rakyat yang makan tempe setebal kartu ATM.

“Saya juga mau belajar gimana caranya mengiris tempe setebal ATM,enak buat keripik,” ucap Ida berseloroh.

Terkait data dari BKN tersebut, Ida meminta ketegasan Pemprov DKI untuk segera memberhentikan para mantan koruptor tersebut dari lingkungan pemprov.

“Tidak lah tidak etis. Bila perlu, begitu mereka sudah mulai ditahan KPK atau Bareskrim sudah menetapkan tersangka, harusnya langsung putus,” ucapnya.

Dikabarkan sebelumnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat ada 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah berstatus inkracht namun masih aktif menjadi PNS.

Salah satunya pemprov DKI Jakarta, yang memiliki angka terbanyak PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yakni sebanyak 52 orang.

BAGIKAN