@Rayapos | Jakarta – Wakil Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) hasil Munas Pekanbaru, Achiel Suyanto membantah kabar yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus Juniver Girsang adalah Ketua Umum Peradi yang sah.

Menurut Achiel, pemberitaan di sejumlah media berjudul “PN Jakpus Putuskan Juniver Girsang Ketua Sah Peradi” adalah informasi yang sangat menyesatkan dan tidak sesuai fakta sebenarnya.

“Telah terjadi manipulasi dan pemutar balikan informasi yang sangat menyesatkan dan tidak sesuai fakta,” ujar Achiel kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Ia menjelaskan, perkara gugatan sengketa kepengurusan Peradi No. 683/Pdt/G/2017/PN Jkt Pst pada amar putusannya menyatakan bahwa gugatan Peradi Fauzi Yusuf Hasibuan tidak dapat diterima karena pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa organisasi karena itu menjadi kewenangan Mahkamah Advokat.

“Dari Putusan demikian tidak ada satupun diktum amar putusan yang menyatakan mengakui atau membenarkan, apalagi mengesahkan salah satu pihak yang bersengketa. Sehingga pemberitaan yang telah dilansir oleh pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggung jawabkan itu harus diluruskan,” jelas Achiel.

Baca Juga:

Polda Metro: Anak Ahmad Albar Juga Konsumsi Sabu

Setelah Check In Bersama Wanita Hijab, Seorang Pria Tewas Berlumur Darah

Disisi lain, Achiel justru mempertanyakan dasar hukum putusan tersebut mengingat dalam UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun AD/ART Peradi tidak dikenal istilah Mahkamah Advokat.

“Jadi pertanyaannya adalah apa dasar hukumnya keputusan hakim tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya PN Jakpus telah memutus gugatan perdata yang diajukan Ketua Umum Peradi Fauzi Yusuf Hasibuan dan Thomas E Tampubolon terhadap Peradi di bawah kepemimpinan Juniver Girsang dan Hasanuddin Nasution, Rabu (12/9).

Ketua Majelis Hakim Budhy Hertantiyo dan anggota Syamsul Edy serta Robert menyatakan perkara gugatan Fauzi Hasibuan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau N.O. Hakim juga menyerahkan penyelesaian perkara sengketa kepengurusan Peradi kepada Mahkamah Advokat.

BAGIKAN