@Rayapos | Jakarta – Tersangka ujaran kebencian Ahmad Dhani belum ditahan, tapi sudah dicegah ke luar negeri. Surat cegah sudah dikirim Polda Jatim ke Ditjen Imigrasi.

“Sudah dikirim minggu lalu oleh Polda Jatim,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (21/10/2018).

Itu terkait dengan kasus ujaran kebencian saat aksi deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, Minggu 26 Agustus 2018. Saat itu Dhani dituding menyebut anggota Banser ‘idiot’.

“Ini untuk kepentingan penyidikan. Untuk berapa lamanya nanti saya pastikan lagi,” tutur dia.

Dedy tak menjelaskan lebih rinci apakah pencegahan ini terkait dengan sikap reaktif Dhani yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Ya kalau (reaktif) itu kan hak dia. Polisi kan fokus ke bukti-bukti dan penyidikan,” ujarnya.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, pihak Ditjen Imigrasi menjelaskan mekanisme bagaimana seseorang bisa dicekal ke luar negeri.

Terkait dengan kasus Dhani ini pihak Imigrasi masih akan mengeceknya.

“Kalau pencekalan ini pihak Imigrasi hanya menjalankan apa yang diminta oleh penyidik,” kata Kabag Humas Ditjen Imigrasi Teodorus Simarmata.

Polda Jawa Timur menetapkan Dhani sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik. Polda telah melayangkan panggilan pemeriksaan lanjutan kepada yang bersangkutan.

“Yang bersangkutan, saudara AD kami tetapkan sebagai tersangka atas laporan pencemaran nama baik karena ujaran I (idiot),” tegas Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera kepada wartawan.

Baca Juga:

Menhan Negara ASEAN Sepakati Konsep ‘Our Eyes’ Menhan RI

Ada Bukti, Khashoggi Dimutilasi Semua Jari Tangan, Sebelum Dibunuh

Dhani Merasa Dikriminalisasi

Dhani dilaporkan elemen Koalisi Pembela NKRI ke Polda Jatim usai melontarkan kata ‘idiot’ ke salah satu unsur massa unjuk rasa yang menolak deklarasi #2019GantiPresiden dalam sebuah video blogging (vlog).

Polda Jatim lalu mempersilakan Dhani untuk menempuh jalur praperadilan jika tak terima dengan penyematan status tersangka terhadapnya.

“Kalau bilang dikriminalisasi, silakan diuji di praperadilan. Di situ akan diuji langkah ini kriminalisasi dari polisi atau tidak,” kata Frans.

Barung mengatakan, dalam menetapkan tersangka, polisi akan merujuk pada bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Salah satunya, yakni vlog Dhani yang diunggah ke media sosial.

Dalam video itu, menurut Barung, terdapat perkataan yang harus diterjemahkan dengan bahasa pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tahun 2016.

“Polisi tidak bisa menerjemahkan (bahasa) itu sehingga menjadi kriminalisasi. Polisi hanya mengambil ahli bahasa apakah sudah masuk dalam kategori pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan sebagainya yang masuk dalam UU ITE itu,” tuturnya.

“Praperadilan hak setiap negara. Jika menganggap dikriminalisasi, uji kami di praperadilan,” sambung dia.

Barung menyebut, saat ini, pihaknya telah melakukan pemanggilan kedua untuk Ahmad Dhani. Polisi masih menunggu yang bersangkutan kooperatf.

“Hari Selasa (23/102018), jika tidak datang, kami akan melakukan dua alternatif, apakah hanya pemanggilan saja ataukah dengan surat pemanggilan dan membawa,” ucap Barung.

Kasus ini adalah buntut dari vlog Dhani yang mengeluh saat ia tertahan oleh massa di Hotel Majapahit, Surabaya, Minggu, 26 Agustus 2018.

Dhani seharusnya menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan Surabaya, namun batal lantaran terjadi gesekan antara massa pro dan kontra.

Polisi menyimpulkan, dalam vlog itu, Dhani menyinggung demonstran dengan ujaran ‘idiot’.

Saat diperiksa beberapa waktu lalu, Dhani sempat mengelak dengan beralasan bahwa kata ‘idiot’ tidak ditujukan kepada pendemo.

“Yang melaporkan saya itu GR (gede rasa). Padahal saya tidak bermaksud pada mereka,” kata Dhani usai pemeriksaan.

Dhani lalu kembali dipanggil oleh penyidik Polda Jatim pada Kamis (18/10/2018) usai menjadi tersangka. Barung menjelaskan, melalui pengacaranya, Dhani menyampaikan berhalangan hadir dan meminta penundaan waktu pemeriksaan. (*)

BAGIKAN