Ahok, Joko Widodo, PDIP Dan Sebuah Kalkulasi Jangka Panjang (?)

Setelah dibumbui spekulasi, manuver, intrik, selentingan, kabar burung, hingga guyonan, malam nanti (Selasa, 20/9), PDI Perjuangan akhirnya akan menentukan siapa calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan diusung di Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Sikap PDIP ini akan secara otomatis mengakhiri teka-teki politik yang akhir-akhir ini membuat semua kalangan –tidak hanya politisi- memeras otak dalam menerka, menduga, serta menganalisa siapa kira-kira pilihan Megawati Soekarnoputri untuk memimpin Jakarta.

Beberapa nama sempat menghiasi lembaran politik moncong putih. Ada Tri Rismaharini dari Surabaya, Ganjar Pranowo dari Jawa Tengah, Ridwan Kamil dari Bandung, bahkan hingga nama yang muncul di saat-saat terakhir seperti Budi Waseso.

Jangan lupa, satu nama yang paling mengundang kontroversi, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sang Gubernur petahana yang banyak dicibir kaum “ekstrimis” karena dianggap kafir dengan status suku dan agama. Ya, Ahok adalah keturunan China totok asal Belitung. Ia juga merupakan seorang kristiani yang taat.

Oleh sekelompok berpandangan cetek dengan nasionalisme sempit, isu SARA terus menjadi primadona untuk dihembuskan guna mencegah Ahok, kembali menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Jangan-jangan, kelompok-kelompok ini hanya dijadikan pion oleh segelintir elit, pejabat, orang kaya dan golongan sejenis yang keran uang mereka mulai ditutup oleh kinerja ciamik Ahok. Bodo amat lah.

Sementara itu, kabar berhembus kencang bahwa PDIP akan kembali mengusung Ahok dan Djarot.

Adalah Maruar Sirait, Olly Dondokambey serta Djarot sendiri yang menjadi whistle blower, ketika mengeluarkan pernyataan bahwa moncong putih akan mengukung incumbent.

Lantas apa kepentingan PDIP harus mendukung Ahok, meskipun di internal partai sendiri masih ada friksi yang terpaksa harus “diabaikan”. Apa kepentingan besar di balik ngototnya PDIP meminang kembali Ahok -jika itu benar terjadi?-

Sejatinya elektabilitas adalah faktor utama. Politik adalah kekuasaan. Tanpa kekuasaan, politik ibaratnya Jenderal tanpa pasukan. Itulah sebabnya wajar dengan elektabilitas tertinggi, Ahok mejadi bidikan. Percuma juga untuk sebuah partai pemenang Pemilu, jika kemudian mendukung calon yang “tak laku dijual”, meskipun dibekingi oleh sederet partai koalisi.

Lalu apa hanya masalah elektabilitas saja yang  menjadi perhatian PDI Perjuangan?

Ada satu hal lagi!

Tak lain adalah “kepentingan jangka panjang” PDIP yang  membidik Pemilihan Presiden 2019 sebagai target utama. Itulah sebabnya Tahta Ibukota harus diamankan terlebih dahulu. Ingat, Joko Widodo berhasil melenggang mulus menuju Medan Merdeka Utara –dengan dukungan PDIP-, setelah terlebih dahulu “transit” di Jakarta sebagai Gubernur. Kala itu Ahok menjadi duet maut partai besutan Megawati Soekarnoputri. Ia menjabat sebagai Wakil Gubernur mendampingi Jokowi.

Perpaduan chemistry antara Jokowi dan Ahok benar-benar tercipta secera sempurna. Jokowi dengan politik Jawa, digabung dengan Ahok dengan gaya Ali Sadikin, sungguh menyihir warga Ibukota. Tidak perlu pencitraan norak dan usang untuk memenangkan hati rakyat Jakarta.

Seiring waktu, Ahok pun menjadi deputi yang sempurna untuk Jokowi. Tak heran jika Jokowi akhirnya benar-benar menjadikan Ahok bukan hanya seorang bawahan, melainkan orang yang paling bisa dipercaya dalam hal urusan politik dan kepemerintahan. Ketika terpilih menjadi RI 1, Ahok otomatis naik menjadi DKI 1.

Sampai di sana, bukan berarti hubungan antara keduanya menjadi renggang. Sebaliknya, chemistry yang kadung terbentuk makin menjadi senyawa politik mumpuni. Tak heran jika Ahok berani berkata bahwa Jokowi dan dirinya adalah dua sahabat yang saling mendukung.

Melihat kisah sukses Jokowi dan Ahok, sangatlah naif jika kemudian PDIP menutup mata dan tidak mau membaca lembar demi lembar kegemilangan keduanya dalam memimpin Ibukota dan juga negara.

Jika PDIP mendukung Ahok malam ini, sangat mungkin target utama yang dibidik adalah Pilpres 2019 dengan posisi Jokowi akan tetap “diamankan” oleh deputinya sewaktu di Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Sebagai barometer nusantara, Jakarta adalah segala-galanya. Menguasai Jakarta berarti menggenggam Nusantara. Begitulah kira-kira. Tak heran, siapa yang menang di Jakarta kemungkinan besar akan menguasai Indonesia.

PDIP tahu akan hal ini. Mendukung Ahok dan memenangkan sang petahana, akan memberikan “rasa aman” untuk bertarung di Pemilihan Presiden 2019 nanti. Meskipun disebut-sebut “pecah kongsi” dengan Jokowi, sang presiden tetap memiliki pesona ciamik yang tak mungkin akan dilepaskan oleh PDIP begitu saja. Apalagi Jokowi masih tercatat sebagai kader banteng.

Masuk akal jika keputusan PDIP mendukung Ahok tak terlepas dari lobby politik Joko Widodo.

Ahok merupakan kepercayaan Jokowi. Tak mungin Ahok akan menohok Jokowi di Pilpres 2019 nanti. Yang ada, totalitas dukungan pasti akan diberikan sang gubernur untuk sang presiden.

Kalkulasi politis, Jokowi tidak menginginkan yang memimpin Jakarta datang dari kubu seberang yang tidak mendukungnya. Wajar saja.

Jika muara dari politik adalah kekuasaan dan kepentingan, dalam hal ini PDIP tentu saja sementara berjalan di atas track yang benar. Mendukung Ahok, lantas membuka lebar peluang untuk kembali menempatkan kader sebagai RI 1, tentu saja merupakan mahkota politik tertinggi yang pantas untuk dicapai –apapun caranya-.

Apakah PDIP mencoba untuk menunjukkan niatan menjaga hubungan baik dengan Jokowi –setelah beberapa goresan-, walahuallam. Yang jelas, kepentingan dan kekuasaan tetap menjadi “jewel of the crown”.

Malam ini akan menjadi penentu, apakah PDIP sedang berhitung secara matang untuk sebuah kepentingan jangka panjang, ataukah akan terpentas skenario berbeda, menarik untuk dinantikan!

Comments

comments

LEAVE A REPLY