@Rayapos | Jakarta – Akhirnya diakui, bahwa Pilkada DKI 2017 menimbulkan kebencian di masyarakat. Dan trauma. Anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring ingin agar benih kebencian disetop.

“Saya sebagai salah seorang warga negara berharap janganlah sampai semangat kebencian, maaf ya, karena Pilkada DKI, ini menumbuhkan trauma, luka, ini jangan sampai berlarut-larut terus. Kapan selesainya,” kata Tifatul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Itu diucapkan Tifatul menanggapi soal Persaudaraan Alumni (PA) 212 memberi saran terkait Pilpres 2019 kepada PKS dan parpol lain, agar membentuk Koalisi Keummatan.

Tifatul mengatakan, dia menghargai dan menghormati PA 212 yang terlibat dalam pembahasan Pilpres 2019. Sebab, Indonesia merupakan negara demokrasi.

“Jadi silakan Alumni 212 semua kan ikut, nggak ada atas nama partai, silakan menyuarakannya. Belum tentu satu kelompok mewakili semua yang ikut dalam acara itu, guyub aja,” ujar dia.

Menanggapi itu, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengaku tak tersinggung dengan ucapan Tifatul. Slamet menyatakan setuju sebab tak ada yang ingin kekisruhan terus terjadi di Indonesia.

“Bagus, itu saran Pak Tifatul bagus juga. Artinya, siapa pun tak mau dong bangsa ini terus-terusan dilanda kekisruhan,” kata Slamet kepada wartawan, Selasa (24/7/2018).

Menurutnya, saran Tifatul ditujukan kepada segenap masyarakat Indonesia. Jubir FPI ini mengatakan setiap orang harus menghormati agama yang ada di Indonesia.

Dia mengatakan ramai-ramai di Pilgub DKI lalu sebagai sebuah pelajaran berharga. Slamet tak akan ada kekisruhan bila tak ada pihak yang menodai agama.

“Artinya, itu saran bagus bagi kita semua. Jangan menodai agama apa pun. Saling menjunjung tinggi nilai-nilai agama bagi masing-masing agama yang ada. Kemudian bagi pemerintah juga jadi warning bagi siapa pun jangan menodai agama,” ujarnya.

Partai Demokrat: Ini Politik, Bukan PA 212

Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengklaim akan mendeklarasikan Koalisi Keummatan bersama Partai Gerindra, PKS, PAN, PBB, dan Partai Berkarya.

Menanggapi itu, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, Selasa (24/7/2018) mengatakan: “Ya ini kan urusan politik, bukan urusan PA-PA-an. Ini politik, yang bermain politik itu adalah parpol.”

“Bagi PD, tidak ada masalah 212 menyampaikan rekomendasinya seperti itu, sah-sah saja dan itu sama sekali tidak akan mengganggu hubungan Partai Demokrat dengan Gerindra,” imbuh Ferdinand.

Baca Juga:

Ferdinand menghormati klaim PA 212 itu. Meski PD tak disebut dalam koalisi versi PA 212, Ferdinand mengaku partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut tak akan terpengaruh.

“Yang pasti, bagi PD, siapa pun, kita mengajak seluruh kekuatan bangsa untuk bersama-sama membangun negara ini. Jadi kalau koalisi PD dengan Gerindra, itu sesuatu yang berbeda dan tidak ada hubungan dengan PA 212 sama sekali,” ucapnya.

Sebelumnya, PA 212 mengundang Gerindra, PKS, PAN, PBB, dan Berkarya untuk berdiskusi dan bertukar pikiran di Hotel Sultan Jakarta, Senin (23/7/2018). Hingga akhirnya mereka sepakat berkoalisi di Pilpres 2019. (*)