Gedung Mahkamah Agung (MA) (FOTO: Istimewa)

@Rayapos | Jakarta – Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan Komisi Pemilhan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten Kota. Dengan putusan itu, artinya caleg eks napi korupsi boleh maju di Pemilu 2019.

“Sudah diputus kemarin (Kamis, 13 September 2018) dan dikembalikan kepada UU,” ujar Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi, Jumat (14/9/2018).

“Jadi napi koruptor itu boleh mendaftar sebagai calon asal sesuai ketentuan Undang-Undang itu dan putusan MK,” tambahnya.

Baca juga:

Aduh, Dana Bantuan Gempa Lombok Dikorup Anggota DPRD dari Golkar

Kwik Kian Gie Masuk Timses Prabowo-Sandi? Ini Jawaban PDIP

Novanto Siap Menyanyi, Lagunya Bank Century

Suhadi mengatakan pertimbangan putusan tersebut karena PKPU Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Jadi itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dikabulkan permohonannya,” katanya.

Sebagaimana diketahui, MA telah memutuskan norma di dua PKPU yang melarang mantan koruptor nyaleg.

Pertama, Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan ‘dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (partai politik) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi’.

Kedua, Pasal 60 huruf (j) PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD menyatakan, ‘perseorangan peserta pemilu dapat menjadi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD setelah memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi’.

Dengan dua PKPU ini, KPU menyatakan tidak memenuhi syarat mantan koruptor, pelaku kejahatan seksual dan bandar narkoba menjadi bacaleg.

Namun, beberapa diantaranya melakukan sengketa ke Bawaslu atas keputasan KPU. Bawaslu pun mengabulkan gugatan dari bacaleg mantan koruptor DPRD dan bacaleg mantan koruptor DPD. Namun, eksekusi putusan MA ditunda KPU sampai ada putusan uji materi di MA.