Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Abdurahman Suhaimi. (FOTO: Feri Kodri)

@Rayapos | Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Abdurahman Suhaimi menanggapai soal Komite Pencegahan Korupsi yang dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta.

Menurut dia, dengan adanya KPK (Komite Pencegahan Korupsi) yang termasuk bagian dari TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) itu adalah hal yang wajar.

“Bagi saya itu hal yang wajar saja, karena sebelumnya juga sudah ada TGUPP,” ujar Suhaimi saat diwawancari Rayapos.com di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, (8/1/2018).

Baca juga: PPP Resmi Usung Ganjar-Gus Yasin di Pilgub Jateng

Kemudian Ketua Fraksi PKS ini, menegaskan, bahwa TGUPP harus bekerja secara profesional, supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya.

“Syaratnya harus bekerja dengan profesional, agar harapan masyarakat terwujud dengan baik,” ungkapnya.

Baca jugaPerwakilan Cabor Siap Sukseskan Musprovlub KONI DKI

Kendati demikian, dirinya juga menyinggung soal besaran gaji yang diberikan kepada TGUPP, Suhaimi mengatakan gaji itu harus sesuai dengan tugas yang diberikan.

“TGUPP harus proposional dengan keahliannya. Jadi ketika diberi tugas untuk mencegah korupsi dengan gaji yang besar juga, itu hal yang biasa saja,” terangnya.

Menurut Suhaimi, gaji tersebut harus mampu mensejahterakan orangnya, supaya dapat melaksanakan tugas dengan maksimal.

“Gaji itu harus mensejahterakan terlebih dahulu, agar tidak terjadi hal-hal yang kurang baik dalam melaksanakan tugas, apalagi ini hubunganya dengan pencegahan korupsi,” jelasnya.

Sekedar informasi, Untuk membayar gaji anggota TGUPP yang berjumlah 73 orang, sudah disiapkan dana hingga 19 miliar rupiah lebih. Sedangkan Ketua TGUPP akan mendapat gaji lebih dari 51 juta rupiah per bulan ditambah fasilitas mobil dinas.

Editor: Danang

BAGIKAN