Tersangka HM saat diringkus aparat Kejaksaan negeri Mataram. HM (insert). Kolase: Rayapos / DWO

@Rayapos | Jakarta – Bantuan kemanusiaan pun dikorup anggota DPRD Mataram. Ini sudah parah. Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, HM, tertangkap tangan aparat Kejaksaan Negeri Mataram, NTB.

Barang bukti yang diamankan saat penggerebekan, tertangkap tangan adalah uang tunai Rp 30 juta.

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina, meminta Kejaksaan Negeri Mataram, menindak tegas pelakunya. Meski barang bukti cuma Rp 30 juta.

“Ini parah. Alat buktinya seberapa pun tetap penting ditindaklanjuti. Berapa pun nilai uang yang dikorupsi oleh tersangka korupsi,” ujar Almas di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9/2018).

Diketahui, tiga orang yang diamankan adalah Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, inisial HM.

Kepala Dinas Pendidikan Mataram, berinisial SD,

dan seorang kontraktor, CT.

Mereka ditangkap di sebuah warung di kawasan Cakranegara, Kota Mataram, Jumat (14/9/2018).

Baca Juga:

MA Bolehkan Bekas Koruptor Nyaleg, KPU Punya Waktu 90 Hari

Bekas Koruptor Dibolehkan MA Nyaleg, Sandiaga: Stop Debat

Dengar Azan Saat Pidato, Mendadak Jokowi Terdiam

Tiga orang tersebut terkena operasi tangkap tangan oleh Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Diduga keras, mereka melakukan pemerasan dana rehabilitasi gempa bumi untuk gedung SD dan SMP.

Almas mengatakan, anggota DPRD Mataram tersebut bisa dijerat dengan hukuman maksimal. Sebab, uang yang dimintanya adalah uang untuk dana bencana.

“Kalau ditanya apakah mungkin hukuman sangat berat? Mungkin saja. Karena di Undang-Undang tipikor (Tindak Pidana Korupsi) sendiri apalagi itu konteksnya untuk dana bencana, ancaman hukumannya bisa maksimal,” ujar Almas.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menetapkan HM, anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi Golkar sebagai tersangka pasca-operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan pemerasan dana rehabilitasi gempa bumi untuk gedung SD dan SMP.

“Sementara, kami tetapkan sebagai tersangka satu orang. Yang lain masih terperiksa, saksi,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ketut Sumedana, Jumat (14/9). (*)

BAGIKAN