Wakil Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan

@Rayapos | Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat, tingkat kemiskinan penduduk per Maret 2018 mengalami penurunan. Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai, itu merupakan buah dari kinerja pemerintah sebelumnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan mengatakan, angka kemiskinan yang terbilang menurun bukanlah hasil dari kinerja pemerintah Anies-Sandi yang baru memasuki bulan ke sembilan.

Dipaparkan Sereida, hal ini bisa dilihat dari beberapa capaian yang telah dibangun pemerintahan sebelumnya yakni Jokowi-Ahok dan Basuki-Djarot.

Diantaranya adalah terwujudnya hunian yang nyaman di rumah susun (Rusun), ruang untuk UMKM, penambahan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP, penyandang disabilitas, penyandang Lansia dan Buruh Berpenghasilan UMP.

“Team orange saja sudah 20 ribu (personil) , di tambah team biru 2127 (personil). Kemudian PHL 10200 (personil) . Pekerja RPTR, 6 kali 300 RPTRA kurang lebih sudah 1800 pekerja , nah itu saja totalnya 34 ribu tenaga kerja baru. Artinya Itu sudah mengurangi kemiskinanan,” ujar Sereida saat dihubungi Rayapos Minggu (22/7/2018).

Baca juga:

Pejabat Bank Dunia Tenggelam di Pantai Seminyak

Tuai Kritikan Soal Belanja Pemain, Begini Jawaban Bijak Klopp

Suksesnya program Kartu Jakarta Pintar yang diluncurkan mantan Gubernur Joko Widodo juga dianggap telah membantu menurunkan angka kemiskinan. Terlebih selain keperluan sekolah, KJP juga mengatur faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan anak seperti persoalan gizi dan protein anak.

“Artinya tingkat anak-anak yang kurang gizi mengalami pembenahan karena di KJP sudah diataur, artinya gizi dan protein sudah diatur pemerintah termasuk pakaian, sudah benar,” jelasnya.

Selain itu meningkatnya pelayanan kesehatan yang digencarkan pemerintah sebelumnya juga dianggap telah berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Sebab, menurutnya salah satu faktor tingginya angka kemiskinan lantaran buruknya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Lagi-lagi dia membeberkan capaian tersebut merupakan buah dari pemerintah sebelumnya yakni Jokowi-Ahok dan Ahok-Djarot.

“Tetapi pelayanan rumah sakit baik dari tingkat kelurahan puskesmas sudah berjalan dengan baik. Bahkan Di kecamaatan menerima masyarakat rawat inap. Artinya Masyarakat sudah dipermudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Berati mengurangi tingkat kemiskinan dari kesehatan, faktor kemiskinan kan bisa pengangguran, pelayanan kesehatan yg tidak layak, pendidikan yang tidak baik,” tutupnya.

Dikabarkan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat, tingkat kemiskinan penduduk per Maret 2018 mengalami penurunan.

Data yang dihimpun BPS DKI Jakarta secara berkala setiap semester (September 2017-Maret 2018) ini menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2018 sebanyak 3,57% atau mencakup sebanyak 373,12 ribu orang.

Data ini mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan data terakhir pada September 2017 (3,78% atau 393,13 ribu orang) dimana persentase penduduk miskin menurun 0,21 poin atau berkurang sebesar 20,01 ribu orang dalam 6 bulan terakhir.

Jika dibandingkan lebih lanjut, pada Maret 2017 sebesar 3,77% atau 389,69 ribu orang dan meningkat pada semester berikutnya (0,01 persen atau 3,44 ribu orang).

BAGIKAN