Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. (FOTO: Rayapos/Andrew Tito)

@Rayapos | Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, pemerintah diduga membohongi publik dengan menyebut angka kemiskinan turun dengan mengacu pada data-data statistik. Sementara kehidupan rakyat semakin susah.

Ia meminta agar masyarakat dan elite di negeri ini tidak mudah terhibur dengan data-data statistik tersebut.

“Apakah benar kemiskinan semakin menurun? Secara statistik ya. Tapi kita jangan juga mudah terhibur oleh statistik. Statistik itu ilmu yang kompleks, membacanya juga harus lebih jeli. Selain itu kembalilah ke realitas sekeliling kita dan bertanyalah, apakah benar orang miskin semakin berkurang?” ujar Fahri di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Baca juga:

Belum Merumput, Cristiano Ronaldo Bakal Diguyur ‘Bonus’ Rp719 miliar

Sandiaga Klaim Euforia Asian Games di Jakarta Sudah 39 Derajat

Hari-hari belakangan ini masyarakat menghadapi realitas kenaikan harga, itu tidak bisa dibantah. Kenaikan BBM dan listrik terutama pada masa pemerintahan Pak Jokowi membuat harga sembako terus naik, hari demi hari. Kelompok yang kaya mungkin tidak terasa, tetapi kelompok menengah ke bawah, dampaknya luar biasa.

“Tetapi kenapa statistik kemiskinan kita berbicara beda,” ujarnya.

Fahri menjelaskan cara mengukur orang miskin di negeri kita. Orang dikatakan miskin jika pengeluaran (bukan pendapatan) ada dibawah garis kemiskinan (GK). GK terdiri dari GK makanan dan non-makanan tetapi GK makanan lebih mendominasi perhitungannya.

BPS mencatat GK per maret 2018 sebesar Rp 401.220 per bulan. Kalau dibagi 30 hari jadi sebesar Rp 13.777. Ini ada batas orang dikatakan miskin atau tidak miskin. Jadi kalau ada masyarakat pengeluarannya dalam sehari per kepala Rp 14.000 saja. Itu tidak miskin. Tidak tertangkap oleh statistik sebagai orang miskin.

“Padahal Rp 14.000 sehari di kehidupan nyata dapat makan apa? Berapa kali kita makan? Buat ongkos ke sekolah gimana? Bagi yang kerja buat ongkos transport berapa? Apa cukup? Oleh statistik yang diyakini pemerintah, tidak miskin. Tidak perlu bantuan. Tidak perlu kebijakan untuk anda. Bukankah ini tragis. Itulah mengapa, kita jangan mudah terhibur dengan statistik!,” ujarnya.

“Kalau bicara kesejahteraan rakyat, masih banyak indikator kesejahteraan yang berbicara lain dan dalam kondisi memprihatikan,” ungkap politisi PKS itu, “Tingkat upah riil buruh yang terus merosot, nilai tukar petani semakin menurun. Padahal mayoritas SDM kita ada di sektor pertanian dan buruh.” tambahnya.

Selama 4 tahun pemerintahan Jokowi, sambung Fahri, upah nominal buruh tani naik dari Rp 43.808 perhari ke Rp 50.213 perhari. Tetapi, upah riilnya justru turun dari Rp39.383 menjadi Rp 37.711.

“Ini berarti kenaikan upah nominal tidak mampu mengatasi inflasi (kenaikan harga-harga kebutuhan pokok) yang dihadapi buruh tani,” ucapnya.

Menurut Fahri, rakyat tidak berubah nasibnya hanya karena ada statistik yang memotret kemiskinan secara sumir. Pemerintah harus berani menganbil terobosan untuk mengukur kemiskinan dan kesejahteraan rakyat secara nyata.

“Penyembunyian keadaan rakyat dengan menggunakan statistik dapat dikategorikan sebagai kebohongan yang disamarkan. Praktik ini harus dihentikan,Cukuplah, jangan ada lagi dusta seperti ini. Kalau kita miskin ya miskin saja. Mari kita miskin bersama-sama. Jangan sampai statistik dipakai menghibur elite dan opini tapi rakyat tambah sengsara,” ujarnya.

BAGIKAN