Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

@Rayapos | Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi tuntutan Pemkot Bekasi soal sampah Bantargebang. “Mau diselesaikan baik-baik, atau ramai di media?” ancam Anies.

Ancaman itu tentunya ditujukan kepada Walikota dan Wakil Walikota Bekasi. Sebab, selama ini mereka menuntut kemitraan dalam penyelesaian bau sampah di tempat pembuangan Bantargebang, Bekasi.

Terbaru:   Soal Sampah, Pemimpin Jakarta – Bekasi Bertemu, Ini Hasilnya…

Anies mengatakan: “Kalau mau baik-baik, pertemuan-pertemuan itu datangi dan bawa datanya. Jangan malah ramai di media.”

Dia lanjutkan: “Sudah gitu diramaikan yang bukan menjadi kewajiban kami pula,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018).

Terbaru:

Makan Nasi Rasa Sampah, Kemelut Bantargebang Bekasi

Wali Kota Bekasi Datangi Balai Kota Jakarta, Ini Tujuannya

Data dan pertemuan yang dimaksudkan Anies adalah tindak lanjut dari pertemuan Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi pada Februari 2018 lalu.

Saat itu, Pemkot Bekasi ingin ada dana kemitraan dari Pemprov DKI di luar urusan sampah. Dana kemitraan tersebut untuk pembangunan beberapa proyek.

“Kemudian dikirimkan-lah bantuan (dari Pemkot Bekasi ke Pemprov DKI). Dikirimkan lah surat, terjadi pertemuan bulan Mei,” ujar Anies.

Saat pertemuan Mei tersebut, Pemprov DKI meminta rincian bantuan beberapa proyek yang sudah diajukan oleh Pemkot Bekasi.

“Saya baca proyek yang diminta. Proyek flyover Rawa Panjang nilainya Rp 188 miliar, proyek flyover Cipendawa nilainya Rp 372 miliar, pembangunan crossing Buaran Rp 16 miliar, peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi nilainya Rp 5 miliar,” ungkap Anies.

Baca Juga:

Jokowi-Ahok Dinilai Wawalkot Bekasi, Jauh Lebih Unggul dari Anies

Eks 212 Resmi Jadi Organ Pendukung Jokowi-Maruf Amin

Ahmad Dhani Dicegah ke Luar Negeri

Anies menegaskan, dana kemitraan untuk pembangunan proyek tersebut di luar perjanjian dana untuk sampah.

Selain itu, proyek yang diajukan Pemkot Bekasi tidak disertai dengan rincian anggarannya.

“Kalau ada anggaran, apakah mungkin atau tidak, Pemprov memproses tanpa ada perincian? Hanya dengan gelondongan begini? Tidak mungkin. Dimintai perinciannya, dan perincian itu tak kunjung datang,” tutur Anies.

Sejak Mei, Pemprov DKI juga terus menindaklanjuti pengajuan Pemkot Bekasi dengan meminta rincian anggaran proyek tersebut.

Namun baru pada 18 Oktober 2018 rincian proyek tersebut diserahkan Pemkot Bekasi.

“Perinciannya baru datang tanggal 18 Oktober. Sudah diminta sejak bulan Mei. Jadi Bu Premi Lasari (Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI) dan tim itu merespon terus, tapi datanya tak kunjung datang,” tuturnya.

Anies berharap Pemkot Bekasi dapat melakukan komunikasi dengan baik selayaknya antar lembaga pemerintahan.

Dia mengajak Pemkot Bekasi bertemu dan mendiskusikan masalah secara baik.

“Dan perlu saya garis bawahi, dana yang diminta itu adalah dananya rakyat DKI Jakarta, bukan dananya gubernur,” katanya.

Dia lanjutkan: “Kemarin tambahan minta Rp 2 triliun, ini bukan urusan persampahan, kalau persampahan sudah selesai kewajiban kita. Ini bukan masalah persampahan.”

Polemik yang terjadi saat ini dikatakan Anies, adalah masalah APBD Kota Bekasi yang sebagian tanggung jawabnya dilimpahkan ke Pemprov DKI.

Namun, menurutnya, Pemkot Bekasi menyampaikan dengan isu sampah.

“Sehingga kesannya Jakarta punya masalah dengan sampah, tidak. Jadi kami tertib menjalankan semua yang menjadi kewajiban kami. Dan dengan senang hati bertemu,” tuturnya.

“Kalau diceritain nanti malah jadi ramai. Kalau saya ceritakan apa yang saya kerjakan lewat HP untuk berkomunikasi, tapi sudahlah, saya tidak mau memperpanjang itu,” imbuhnya. (*)