Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (FOTO: Ist)

@Rayapos | Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dituding telah mengabaikan mekanisme pemberhentian pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI. Tudingan datang dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Ketua KASN Sofian Effendi pun menganggap pelantikan sejumlah pejabat baru Pemprov DKI pada 5 Juli lalu tidak sah.

Namun Anies membantah data dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyebut PNS akan dipensiunkan usia 60 tahun. Pendapatnya, jika PNS yang dimaksud sedang menjabat tapi sudah memasuki usia 58 tahun maka hal itu bisa diperpanjang hingga usia 60 tahun.

“Sebentar, hati – hati, PNS itu sebenarnya (Pensiun) usia 58 bila sedang menjabat dijadikan jadi 60. kan eselon itu posisi. Kalau dia tidak dalam posisi itu, tidak. Jadi jangan dibalik logikanya. Logikanya adalah semua berhenti usia 58, bila menjabat maka bisa diperpanjang sampai 60 karena itu jabatan itu bisa bergeser,” kata Anies, Selasa (17/7/2018).

Baca juga:

Berharta RP 2.100 Triliun, Jeff Bezos Jadi Orang Terkaya Sepanjang Sejarah

Hati-Hati, Melanggar Kawasan Ganjil-Genap Baru akan Diusir Polisi

Dia menegaskan, tidak benar bila orang berasumi semua PNS akan dipensiunkan di usia 60 tahun. Hal ini kata dia berbeda dengan dosen atau guru besar yang mengabdi di universitas. Anies berpendapat semua PNS tidak bisa dipukul rata atau disamakan.

“Salah kalau orang mengira pensiun PNS itu usia 60. Kalau dia usia 58 dan eselon nya dua maka pimpinan boleh meneruskan Sampai usia 60, nah kebanyakan pada berasumsi bahwa pasti Sampai usia 60, padahal bukan begitu Aturannya, lain dengan dosen,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Anies pada 5 Juli lalu melakukan pencopotan 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dua Pejabat Administrator, dan satu Pejabat Widyaiswara Ahli Utama yang mengalami rotasi dan mutasi dalam lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Proses pencopotan dan pelantikan pejabat baru, tidak lepas dari hasil kerja Panitia Seleksi rotasi dan mutasi jabatan yang dikepalai Sekda Saefullah. Pansel bekerja berdasarkan Pergub no 1012 tahun 2018. Pansel berhasil mencopot 5 orang Wali Kota dari 5 Wilayah di DKI Jakarta, diantaranya adalah Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede, Wali Kota Jakarta Utara Husein Murad dan Wali Kota Jakarta Selatan menggantikan Tri Kurniadi.