Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

@Rayapos | Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah meneken peraturan Gubernur nomor 102 tahun 2018 tentang pengembangan kewirausahaan terpadu. Pergub ini ditandatangani Anies pada 9 Oktober 2018 sebagai payung hukum program OK OCE.

Dikatakan Anies, dalam setiap program pemerintahan yang membutuhkan anggaran harus ada payung hukumnya.

Baca juga:

Berkaca Pilkada DKI, Begini Cara Sandiaga Kuatkan Mental Relawan

Terseret Kasus Tipu Gelap, Ahmad Dhani Juga Kesal Jadi Tersangka

“Sebenarnya kalau didalam pemerintahan ketika kita membuat kegiatan mengalokasikan anggaran harus selalu ada payung hukumnya,” kata Anies di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/10/2018).

Menurut Anies apapun yang dikerjakan di pemerintahan harus memiliki landahasan hukum berupa Peratuaran Guhernur (Pergub) atau pun Intruksi Gubernur (Ingub).

“Apapun yang kita kerjakan harus ada landasannya pergub apakah ingub apakah edaran,” ungkapnya.

Dihubungi Rayapos terpisah, Ketua Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO) Faransyah Jaya mengaku bersyukur telah dikeluarkannya pergub 102 tahun 2018, sehingga program OK Oce bisa lebih kuat melakukan pelaksanaan program.

“Ya bersyukur akhirnya kita sudah punya payung hukum, ini bisa memperkuat pelaksanaan program OK Oce,” ucapnya.

Adapun pelaksanna yang dimaksud, dijelaskannya adalah pelaksanaan OK Oce, khususnya standarisasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membina anggotanya.

“Terutama standarisasi pelaksanaan daripara skpd yang membina anggotanya,” tandasnya.

BAGIKAN