APBN-P 2017 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR

@Rayapos.com | Jakarta: RUU Perubahan atas UU No 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017 (APBN-P 2017) akhirnya disahkan, setelah mendapat interupsi dari anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (27/7/2017).

“Apakah laporan Banggar DPR tentang RUU Perubahan atas UU No 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017 dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang memimpin rapat tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. “Setujuu” jawab seluruh hadirin paripurna.

Sehari sebelumnya, Rabu (26/7/2017) Rapat Badan Anggaran dapat menyetujui APBN-P 2017 untuk kemudian dibawa ke tingkat Rapat Paripurna yang diselenggarakan kemarin untuk disahkan.

Dalam APBN-P 2017, pemerintah dan DPR sepakat menetapkan asumsi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi sebesar 4,3 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,2 persen, dan nilai tukar (kurs) rupiah sebesar Rp 13.400 per dolar Amerika Serikat (AS).

Terkait harga minyak mentah Indonesia sebesar US$ 48 per barel, lifting minyak bumi sebesar 815 ribu barel per hari (bph), dan lifting gas sebesar 1,15 juta barel setara dengan minyak per hari.

Sementara mengenai penerimaan negara disepakati sebesar Rp 1.732,95 triliun dari sebelumnya Rp 1.750,3 triliun di APBN 2017. Lalu, terkait belanja negara dalam APBN-P diproyeksikan sebesar Rp 2.133,29 triliun dari sebelumnya Rp 2.080,5 triliun di APBN 2017.

Ketua Banggar Azis Syamsuddin juga mengucapkan terima kasih atas pandangan fraksi-fraksi dalam pembahasan APBN-P 2017 ini. “Pendapat mini fraksi, pendapat pemerintah dan draft akhir RUU APBN-P 2017 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan ini,” tegas Azis.
[08:56, 7/28/2017] Galuh Ratnatika: @Rayapos.com | Jakarta: Wakil Ketua DPR RI, Korinbang Agus Hermanto mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK telah dibentuk pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017.

Dia juga mengatakan, Pansus Angket KPK juga telah tercantum dalam Berita Negara sebagai dasar legitimasi. Oleh karena itu, pada Masa Persidangan V, Pansus Angket KPK telah mulai bekerja.

“Hal ini merupakan hak konstitusional DPR yang dijamin oleh Konstitusi. Dalam melaksanakan tugasnya, Pansus Angket KPK memfokuskan pada 4 (empat) aspek, yaitu pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; kelembagaan; pengelolaan sumber daya manusia; dan pengelolaan anggaran,” ujarnya saat Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/07/2017).

Agus menjelaskan, dalam rangka efektifitas kerjanya, Pansus Angket KPK juga telah membuka posko pengaduan di Lobby Gedung Nusantara III. Posko tersebut merupakan tempat untuk menerima dan menampung berbagai aspirasi terkait pelaksanaan tugas KPK.

“DPR berharap Pansus Angket KPK dapat bekerja secara transparan dan akuntabel,” ucapnya.

Comments

comments

LEAVE A REPLY