Cihuy... pebecak beraksi.

@Rayapos | Jakarta – Pemprov DKI Jakarta berencana merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Perda ini mengatur payung hukum operasinal becak di Jakarta

Kepala Biro Hukum Pemprov DKI, Yayan Yuhanah mengaku sudah menyerahkan
pengajuan draf revisi Perda itu kepada DPRD DKI Jakarta.

“(Iya), sudah masuk ke dewan,” kata Kepala Biro Hukum Yayan Yuhanah saat dihubungi, Selasa (9/10/2018).

Baca juga:

Bule Cantik Diperkosa Tukang Laundry di Bali, Pelakunya Ditembak

Bestari Barus: Ratna Sarumpaet Bisa Kena Masalah Hukum Baru

Kendari begitu, Yayan mengaku tidak ingat detail tanggal pengajuan draf revisi Perda itu masuk ke legislatif. Namun ia mengakui jika sudah ada kajian yang dimasukan dalam revisi perda tersebut untuk mengakomodir keberadaan becak di wilayah Jakarta.

“Ada beberapa materi, tapi nantilah kita lihat perkembangannya di dewan yang mana yang bisa diakomodir untuk masuk,” kata dia.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Dewan Muhammad Yuliardi menyatakan sudah menerima draf revisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang diajukan dari Pemprov DKI.

Namun, ia belum bisa memastikan kapan bakal dibahas perubahan regulasi tersebut.

Ia menjelaskan, pembahasan itu harus menunggu arahan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Setelah mendapat instruksi, selanjutnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI akan membahasnya.

“Ini kan kita nunggu disposisi Pak Ketua untuk ke Bapemperda. Bapemperda nanti kan bikin jadwal ya kapan pembahasannya,” tutupnya.

BAGIKAN