Bandjar Harap Berkas Remon Tidak Dikembalikan

Penebangan liar. (Foto: Istimewa)

@Rayapos | Ambon: Setelah beberapa kali disodorkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, berkas perkara penyerobotan hutan produksi dan kawasan konservasi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tahun 2013 dengan tersangka Paulus Samuel Puttileihalat, diharapkan tidak dikembalikan lagi oleh jaksa.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Provinsi Maluku, Adzam Bandjar, kepada wartawan, di Ambon, Minggu (29/1). ”Kami telah mengembalikan beberapa kali berkasnya sejak 18 Januari 2017 dengan harapan tidak dikembalikan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Maluku,” ujarnya.

Menurutnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Maluku sudah berupaya optimal untuk melengkapi berkas Paulus. ”Kami sangat berharap tidak dikembalikan. Namun, bila ternyata dikembalikan, maka PPNS Dishut siap melengkapi,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam keterangan salah satu jaksa Kejati Maluku, Dinar, menyampaikan bahwa berkas perkara Paulus setelah diteliti, selanjutnya dikembalikan karena masih ada kekurangan, sehingga perlu dilengkapi sesuai petunjuk (P19). Namun, ia menolak menjelaskan secara rinci petunjuk yang harus dipenuhi PPNS Dishut Maluku. PPNS harus memeriksa kembali saksi-saksi untuk menguatkan pasal-pasal disangkakan kepada Paulus.

Dicontohkannya, Paulus disangkakan melanggar pasal 50 ayat 3 huruf A, B dan junto pasal 78 ayat 2, 9 dan 15 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. PPNS harus memeriksa saksi ahli untuk menguatkan sangkaan tersebut. ”Jadi pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk menguatkan unsur pasal, baik ahli maupun lainnya. Ada juga dokumen yang harus dipenuhi,” tegasnya.

Kasus ini berawal saat personel Dishut Provinsi Maluku bersama Ditreskrimsus Polda setempat melakukan operasi gabungan menindaklanjuti pembukaan ruas jalan di kawasan Ariate-Waisala, Kabupaten SBB pada tahun anggaran 2013. Tim menemukan penyerobotan hutan produksi dan kawasan konservasi di Gunung Sahuwai tanpa izin dari Menteri Kehutanan untuk proyek dikerjakan PT Karya Ruata. Setelah melakukan penyelidikan, PPNS Kehutanan menetapkan Paulus sebagai tersangka pada 4 Januari 2016.

Paulus dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 50 ayat (3) huruf a dan j , pasal 78 ayat (2) dan ayat (9) serta ayat (15) UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Jo UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 5 milyar.

Comments

comments