Ratna Sarumpaet

@Rayapos | Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan menghentikan penanganan laporan penyebaran hoax Ratna Sarumpaet. Penanganan laporan dihentikan karena tidak ada kaitannya dengan pemilu.

“Kasusnya dihentikan, itu rekomendasi putusan Bawaslu secara resmi,” ujar anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, saat dihubungi, Kamis (25/10/2018).

Bagja mengatakan kasus ini dihentikan karena tidak mengandung unsur kampanye. Dia mengatakan pihaknya tidak akan melanjutkan kasus penyebaran hoax ini ke tingkat penyidikan.

Baca juga:

PKS Belum Ikhlas Kursi Wagub DKI Diberikan ke Gerindra

Ini Dia… Pembawa Bendera HTI di Garut, Ternyata Penyusup

“Iya, karena tidak memenuhi unsur kampanye. Tidak kasusnya tidak dilanjutkan pada tingkat penyidikan,” kata Bagja.

Status dihentikannya laporan ini tertuang dalam surat pemberitahuan Bawaslu yang ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Abhan. Ketiga laporan ini teregister dalam nomor 02/LP/PP/RI/00.00/X/2018, 03/LP/PP/RI/00.00/X/2018 dan 04/LP/PP/RI/00.00/X/2018,

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar juga mengatakan hal yang sama.

“Jadi berdasarkan kajian kami bahwa itu tidak termasuk dalam kegiatan kampanye jadi tidak dapat atau tidak melanggar pasal 280 ayat 1 Undang-undang 7 Tahun 2017,” kata Fritz.

Fritz mengatakan, laporan yang diajukan terkait dugaan pelanggaran kampanye. Sehingga Bawaslu terlebih dulu melakukan kajian, dengan memeriksa definisi kampanye dan memeriksa apakah tindakan terlapor masuk dalam kegiatan kampanye.

“Kita harus mendefinisikan, bahwa pelanggaran yang diajukan itu adalah pelanggaran kampanye pasal 280, yang ada mengganggu ketertiban umum begitu kan,” kata Fritz

“Yang Bawaslu harus lakukan adalah apakah kampanye itu, kampanye itu kan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi misi program dan atau citra diri. Apakah di dalam penyampaian yang disampaikan oleh ketiga yang diduga itu sebagai terlapor itu apakah masuk dalam kategori kampanye,” sambungnya.

Setelah melakukan kajian, Fritz mengatakan pihaknya telah memeriksa pelapor, saksi, dan ahli dari KPU. Namun, Fritz mengatakan pihaknya tidak mendengarkan klarifikasi dari pihak Ratna.

“Semua saksi kita periksa kan ada 3 pelapor dan saksi dari pelapor, kemudian kita panggil ahli Komisioner KPU pak Wahyu Setiawan. Kecuali memang ibu Ratna Sarumpaet yang tidak bisa kita jumpai,” tuturnya.