Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Edi Sumantri (FOTO: Ist)

@Rayapos | Jakarta – Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Edi Sumantri menjelaskan upaya-upaya yang telah ditempuh BPRD dalam melakukan penindakan bagi penunggak pajak.

Diakuinya, penegakan hukum terus dilakukan dengan beberapa upaya. Diantaranya yaitu melakukan pembinaan pada tahun 2016, pencegahan pada semester pertama 2017 dan dilakukannya upaya penindakan pada semester kedua 2017.

Penindakan ini berupa penempelan stiker dan plang penunggak pajak, Sidak door to door dan razia pajak kendaraan bermotor, publikasi di media sosial dan media massa tentang tunggakan WP Kendaraan Mewah serta pemanggilan wajib pajak.

“Saat ini penagihan aktif akan dilakukan bersama PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Spili) dan Juru Sita Pajak dibawah Supervisi dari KPK-RI. Selain itu kerjasama dengan instansi terkait seperti Tax Clearance, Perizinan serta Pendataan, Pengawasan dan Pengendalian Objek bersama DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Dinas-Dinas terkait dan Pemerintahan Wilayah akan terus berjalan guna menghasilkan optimalisasi dalam penerimaan Pajak Daerah,” Kata Edi Sumantri di Jakarta Pusat, Jumat (18/4/2018)

Apalagi dibeberkan Edi, pencarian terkait informasi perpajakan pajak daerah tidaklah sulit didapatkan. Semua dapat dilakukan melalui telephone, mendatangi kantor pajak, email, website, media sosial, media online, media elektronik dan media cetak.

Serta kemudahan pembayaran juga sudah meluas dengan berbagai jenis layanan Bank-Bank dan lembaga keuangan serta dapat melalui bantuan teknologi informasi seperti melalui internet dan aplikasi di telepon selular kita.

“Kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah menjadi mudah dalam membayar pajak hingga mencicil pajak dapat kita lakukan apabila kita berniat untuk memenuhi kewajiban kita dalam membayar pajak sebelum dilakukannya penegakan sanksi hukum,” tandasnya.

Sebelumnya dia menjabarkan, jumlah target penerimaan tahun 2018 yang lebih besar Rp 2,5 triliun dibandingkan target di tahun 2017 yang sebesar Rp 35,359 triliun.

BAGIKAN