Benarkah kasus Ahok bernuansa politik ?

rayapos.com - I Wayan Sudirta
I Wayan Dipta, salah satu Tim Kuasa Hukum Ahok (Foto: Rayapos/ARF18)

@Rayapos.com|Jakarta: Tuntutan Jaksa Penuntut Umum(JPU) terhadap terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok semakin ramai dibicarakan di berbagai kalangan masyarakat khususnya di DKI Jakarta.

Dalam sidang lanjutan ke 20, Kamis, 20/4/2017, JPU menuntut Ahok dijatuhi pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

Meski sidang tersebut telah sampai pada tahap pembacaan tuntutan, namun  masih banyak kalangan masyarakat yang  mempertanyakan kebenaran dari kasus tersebut. Pasalnya dalam kasus perkara ini tercium aroma politik di dalamnya. Jadi ada apa sebenarnya di balik kasus perkara penistaan agama ini?

Menanggapi hal tersebut, salah seorang tim pengacara Ahok, I Wayan Sudirta, SH mengatakan, 99% kasus ini adalah permainan politik. Karena menurutnya jaksa pun sudah berfatwa dalam pengadilan bahwa Buni Yani lah penyebab dari kegaduhan ini.

“Karena 10 hari setelah Ahok berbicara di Pulau Seribu itu tidak ada masalah. Tapi setelah Buni Yani mengunggah video tersebut dan memotong kata pakai baru munculah permasalahan ini yang membuat masyarakat resah,” kata Wayan di Gedung Proklamasi, Jumat (21/4).

Ia menjelaskan, dalam kasus ini tidak ada satu penyidik pun yang membuat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

“Tidak ada Sprindik, bukti pun tipis jadi dibuatlah bukti alternative. Karena yang harus diketahui, semua para pelapor tidak ada yang berada dilokasi saat Ahok berpidato di pulau seribu beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Lebih jauh Wayan mengungkapkan, sebenarnya tidak ada niatan Ahok untuk menodai surat Al-Maidah. Ia hanya menafsirkan surat Al-Maidah seperti menceritakan kejadian di Bangka Belitung.

Dan menurutnya yang membuat Ahok menjadi tersangka karena ada tekanan seperti demo yang meminta agar Ahok dijadikan tersangka, ini jelas rekayasa politik.

“Kalau Buni Yani yang disebut penyebab keresahan masyarakat dan sudah jadi tersangka kenapa pak Ahok yang ditahan. Dan kesalahan jaksa karena tidak menuntut bebas. Padahal sudah tidak ada pembuktian bahwa Ahok bersalah,” ungkapnya.

Dan yang perlu diketahui lanjutnya, rasa keadilan di negara ini tidak ada, padahal pak Ahok terbukti tidak melakukan penistaan Agama.

“Ada 10 dari 14 jaksa mengatakan ini tidak ada tindak pidana. Tapi karena ada demo terpaksa harus ada tersangka. Padahal belum ada sprindik dan kami ingin menyampaikan bahwa tuntutan JPU adalah tuntutan yang dipenuhi oleh rasa keragu-raguan,” lanjutnya.

Selain itu, Wayan menegaskan kalahnya Ahok di Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta kemarin ada sangkutannya dengan kasus ini. Tuntutan jaksa harusnya berjalan tanggal 11 April 2017, tepatnya sebelum pilkada namun di undur menjadi tanggal 20 April 2017, setelah Pilkada. Menurutnya hal tersebut menimbulkan tafsiran politik jika Ahok dinyatakan tidak bersalah kemungkinan besar akan berpengarush pada hasil suara di Pilkada DKI 2017 kemarin.

Comments

comments