Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) dan Sandiaga Uno (kiri) (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

@Rayapos | Jakarta – Pemilihan kursi DKI II pengganti Sandiaga Uno masih panjang. Selain polemik kesepakatan bersama antara Gerindra dan PKS yang belum usai dalam menentukan nama calon wakil gubernur pengganti.

Rupanya masih ada satu proses pembahasan Tata Tertib (Tatib) pemilihan wagub pengganti yang masih ‘alot’ dibahas di DPRD DKI Jakarta.

Baca juga:

Suramadu Digratiskan Presiden Jokowi: Negara Tidak Rugi

Video… Merah Putih Diturunkan Diganti Bendera Hitam

Proses ini disinyalir menjadi salah satu penyebab belum dimulainya pemilihan tersebut.

Namun hal ini langsung dibantah, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif. Menurutnya hal tersebut sudah dalam proses penggodokan antara sejumlah pimpinan fraksi di Kebon Sirih.

“Loh bukan penghambat kali, bukan terhambat, kan belum terbentuk Tatibnya, sedang menggodok (dalam pembahasan) tata tertib, itu dalam rapat pimpinan (Rapim) udah (dibahas),” kata Syarif saat dihubungi Rayapos, Minggu (28/10/2018).

Kendati begitu, dia membenarkan jika penyelesaian Tatib molor dari target sebelumnya yang semula dijadwalkan bakal rampung pada tanggal 15 Oktober 2018.

Hingga minggu ini rapat pimpinan agenda pembahasan Tatib masih dalam proses penggodokan antar pimpinan fraksi di DPRD.

“Udah (dibahas) mestinya tanggal 15 Oktober lalu sudah final di paripurnakan, ya ternyata memang belum selesai,” ungkapnya.

Adapun salah satu payung hukum pembentukan Tatib oleh DPRD, berdasar pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) Pasal 176 Ayat 1 dijelaskan pengisian Wakil Gubernur dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Pasal itu dijelaskan lagi pada Ayat 2 yang menjelaskan artai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua orang calon Wakil Gubernur melalui Gubernur untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Provinsi.

Lagi Syarif menegaskan, hal itu masih dalam penggodokan. Kendati tidak mau menyebut molornya pembahasan tersebut sebagai salah satu penghambat belum dimulainya proses pergantian kursi DKI II, wakil ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini memgungkapkan jika masih ada pasal-pasal yang belum disepakati dalam Rapim pembahasan Tatib.

Diantaranya adalah proses-proses awal pengusulan wagub kepada Gubernur dan proses penyampaian visi misi Wagub yang bakal dipilih melalui DPRD.

“Saya memang tidak ikut dipembahasan, tentunya saya dapat informasi, ada pasal pasal krusial yang belum disepakati, misalnya perlu ada penyampaian visi misi atau gak, pengusulan apakah satu surat isinya dua nama atau satu-satu, kan ada banyak proses pendaftaran, proses administrasi, pemilihan dan penetapan,” paparnya.

Lanjut Syarif memprediksi, pembahasan ini bakal kelar dalam waktu dua minghu kedepan. Sehingga proses pergantian kursi DKI II bisa segera dimulai.

“Semua fraksi ikut (membahas) saya perkirakan dua minghu lahi kelar,” pungkasnya.

Diketahui teranyar, Ketua umum Gerindra Prabowo Subianto telah menunjuk ketua DPD Gerindra Mohammad Taufik, ditengah-tengah sikap Gerindra DKI Jakarta yang menginginkan wakil ketia DPRD itu menjadi salah satu kandidat cawagub pengganti Sandiaga Uno.

Taufik pun menganggap hal ini sebagai pertanda baik, Hal itu membuat PKS merajuk lantaran mengaggap jatah Cawagub adalah hak mereka sehingga mereka bisa mengajukaan dua nama sekaligus, hal ini dikalim ketua fraksi PKS DPRD DKI Abdurahman Suhaimi sudah menjadi kesepakatan politik antara kedua partai ini.

Dari sini Taufik pun berencana untuk mengundang petinggi PKS Jakarta untuk diskusi atau duduk bersama membahas kursi DKI II.

Dia menegaskan diundangnya para petinggi PKS ini bukan soal negosiasi terkait pengisihan kursi Wabub DKI, namun acara itu disebutnya murni untuk berdiskusi.

“Minggu depan, insyaallah awal November saya mau ngundang PKS. Bukan soal bujuk-bujuk, bukan lobi ke PKS,” tutur Taufik.

BAGIKAN