Contoh unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto).

@Rayapos | Jakarta – Massa satu tahun Gubernur Anies Baswedan tiba pada tanggal 16 Oktober 2018 besok. Sederet program gubernur Anies-Sandi sebelumnya pun mendapat banyak kritikan dari fraksi terbesar di DPRD DKi Jakarta yakni PDI Perjuangan.

Salah satunya adalah program rumah DP nol ruoiah yang menjadi program unggulan dan kampanye Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017 lalu.

Ketua fraksi PDI P Gembong Warsono menilai bahwa program rumah DP 0 Rupiah merupakan program yang dipaksakan keluar ke publik. Pasalnya, ia menilai pada program tersebut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menangani proses jual beli rumah tanpa DP itu belum juga terbentuk.

“DP 0 Rupiah walaupun belum siap BULDnya belum ada, dilaunching, Skybridge walaupun belum selesai di launching. ini hanya sekedar untuk mengelabui masyarakat Jakarta bahwa inilah prestasi yang saya tempuh saya dapatkan selama 1 tahun,” kata Gembong di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

Kendati menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Anies Baswedan prematur menjelang masa satu tahun pemerintahannya. Gembong mempersilahkan agar warga Jakarta yang menilai sendiri bagaimana pemprov menjalani satu tahun ini dengan baik atau buruk secara keseluruhan.

“setahun pemerintahan anies itu besok, maka hari hari ini akan dikejar semua janji-janjinya. becak mau dikejar, kemudian DP 0 rupuah dikejar, skybridge yang melanggar aturan di kejar. Tapi biarlah itu kita serahkan pada warga DKI Jakarta. biar masyarakat yang bisa menilai,” tegasnya.

Ditemui terpisah, pendapat senada disampaikan anggota komisi B, Ida Mahmudah.

Ia membeberkan jika DP dari program DP nol persen bukalanlah pembelian rumah tanpa DP sebenarnya, menurutnya yang ada adalah DP dengan cara dipinjamkan melalui APBD DKI Jakarta.

“Masyarakat jangan mau dibodohi dengan ini, tidak ada DP nol rupiah, yang ada DP tapi dipinjami oleh APBD, 30 persen dari harga rumah aturannya,” tutur Ida

“Jadi tidak ada DP nol persen
Warga itu tetap bayar,yang ada itu dipinjami dengan APBD” sambungnya.

Dia pun menyarankan agar Guhernur duduk bersama mengkaji lagi program yang sudah dan dan yang bakal baru dibuat. Apalagi memakai semangat DP nol persen untuk pencitraan.

“Jadi masyarakat harus tau tidak ada DP nol persen, yang ada dipinjami pakai APBD,” tutupnya.

BAGIKAN