Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik (FOTO: Dok. Ist)

@Rayapos | Jakarta – Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik mencalonkan diri jadi bacaleg untuk DPRD DKI Jakarta. Namun, kini berkas pendaftaran M. Taufik ditolak KPUD DKI Jakarta, karena Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Penyebabnya, disinyalir karena politisi Gerindra itu tidak bisa melengkapi informasi bakal calon (BB2).

Hal ini dibenarkakan, Komisioner KPU DKI Jakarta Bidang Teknis Nurdin. “Betul (Dikembalikan),” kata Nurdin saat dihuhungi Rayapos Kamis (26/7/2018).

Dijelaskan Nurdin, KPU DKI Jakarta mewajibkan para Bacaleg yang disinyalir pernah menjadi terpidana untuk melengkapi form BB2 dengan salinan putusan hukum yang harus diunggah para bacaleg.

Selain itu, para Bacaleg mantan napi, juga diwajibkan untuk memberikan surat keterangan telah bebas yang terlegalisir oleh Kepala Lapas. Diakuinya, sampai hari ini M. Taufik hanya mencantumkan keterangan mantan terpidana tanpa dilengkapi dengan salinan putusan hukum.

“Nah seharusnya ada salinan putusan hukum yang diunggah, kemudian keterangan dari kalapas dia telah bebas. Sedangkan selama ini dia (Taufik) belum dilampirkan,” ungkapnya.

Baca juga:

Dituduh Komisaris Freeport, Amien Rais: Bisa Buktikan, Saya Kasih US$ 100 Juta

Ngeri… Wanita Ini Terseret KA Akibat Gaun Tersangkut

Maju-Mundur Cantik… Konser Rp 335 Ribu sampai Rp 25 Juta

Ia memaparkan, dari salinan putusan hukum, KPU akan melihat hukuman yang pernah dialami para Bacaleg. Sebab ada tiga perkara yang disebut bakal membuat bacaleg dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), diantaranya adalah kasus korupsi, kejahatan seksual langsung, dan kasus peredaran Narkoba.

Kendati demikian dikatakan Nurdin, KPU masih memberikan kesempatan hingga tanggal 31 Juli, bagi para bacaleg mantan napi untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Namun, ketika disinggung terkait berkas M. Taufik, Nurdin pun berpendapat Taufik sudah tidak ada harapan lagi untuk menjadi Bacaleg pada tahun 2019.

“Iya (tidak ada harapan), sudah disahkan PKPU, ya tapi kan dia menggugagat ke MA kabarnya, Proses di KPU tetap berjalan, selama ini kita tetap berpedoman pada PKPU dan peraturan undang-undang,” tutupnya.

Diinformasikan berdasarkan hasil rekapitulasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tanggal 25 Juli 2018. Nama M Taufik disebut, menjadi satu-satunya Bacaleg yang terindetifikasi terpidana korupsi dari Provinsi DKI Jakarta.

M. Taufik pernah menjalani pidana 18 bulan dalam perkara korupsi pengadaan alat peraga KPUD DKI tahun 2004.

BAGIKAN