Bestari Barus. (FOTO: Ist)

@Rayapos | Jakarta – Wagub DKI Sandiaga Uno meminta proses pengesahan Raperda Laporan Pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2017 tidak dicampuri urusan politik. Pernyataan itu pun ditanggapi oleh Ketua Fraksi Nasdem DKI, Bestari Barus.

Besatari Barus pun meluruskan, menurut Bestari penundaan pengesahan itu lantaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum bisa menjelaskan secara rinci terkait sisa anggaran yang terbilang tinggi yakni Rp 13,16 Triliun.

“Itu berlebihan kok menurut saya. Memang SKPD nya belum bisa menjelaskan secara rinci kok, kita tau itu given, tetapi given itu harus dijelaskan. Kenapa seperti itu, supaya kita bisa menjawab nanti kepada masyarakat,” kata Bestari saat dihubungi Rayapos Kamis (199/2018).

Baca juga:

Rumah Mardani Ali Sera Dilempar Bom Molotov oleh Dua Orang Tak Dikenal

Daftar Artis yang Ikut Serta Dalam Bakal Calon Legislatif

Diketahui DPRD DKI Jakarta telah dua kali menggelar rapat pembahasan pengesahan LKPJ tahun anggaran 2018. Namun prosesnya sedikit terhambat lantaran Ketua DPRD Prasetio, belum mau membubuhkan tanda tangannya.

Dijelaskan Bestari, rencanya pada hari Senin mendatang DPRD akan kembali menggelar rapat dengan pembahasan yang sama.

Ia menegaskan, jika pemprov DKI Jakarta atau pihak eksekutif cepat menyelesaikan penjelasannya secara deatail. Maka proses pengesahan LKPJ 2017 akan semakin cepat juga.

“Intinya semakin cepat pemprov menyelesaikan (penjelasan angka 13 triliun) , raperda LKpJ akan cepat disahkan. Jadi tidak ada urusan politik -politik,” pungkasnya.

Dikabarkan sebelumnya.Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI Tahun Anggaran 2017 bisa segera ditandatangani.

Dia meminta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak mencampurkan proses pwngesahan dengan embel-embel politik.

Sandiaga berkeyakinan seharusnya tidak ada masalah dalam raperda itu. Terlebih Pemprov DKI Jakarta telah meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BAGIKAN