BPK: Pemanfaatan Laporan Keuangan Masih Rendah

rayapos.com - bpk
Gedung BPK (Foto:Istimewa)

@Rayapos | Jakarta: Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono mengatakan pemanfaatan laporan keuangan pemerintah bagi pengambilan keputusan masih rendah.

“Di pemerintah daerah lebih parah tingkat kebermanfaatan laporan keuangannya. Di pemerintah pusat, hanya di level tertentu saja yang memanfaatkannya,” kata Agus dalam acara simposium di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa(31/1).

Berdasarkan survei BPK, pembuatan anggaran banyak yang tidak menggunakan laporan keuangan sebagai pedoman dasar agar kemudian dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

Agus juga mengungkapkan metode pencatatan berbasis akrual lebih baik dibandingkan basis kas karena mampu memunculkan proyeksi jangka panjang.

Dia mengatakan pemerintah perlu mengubah pola pikir untuk penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual karena basis tersebut ukan hanya sebatas sistem akuntansi saja, tetapi proses memanfaatkan apa yang ada di lingkungan entitas.

Akrual bukan hanya sekadar akuntasi tetapi berbicara ‘mindset’ bagaimana memandang suatu sumber daya dan bagaimana perspektif yang akan diaplikasikan terhadap sumber daya tersebut, kata Agus.

Pelaporan keuangan berbasis akrual merupakan metode pencatatan akuntansi disamping pelaporan berbasis kas.

Perspektif akrual sederhananya adalah masalah rekognisi. Kebermanfaatan dari suatu aktivitas diakui pada saat sumber daya betul-betul dapat dimanfaatkan.

Sedangkan basis kas hanya mengakui kalau ada transaksi “cash in cash out”, sehingga banyak informasi yang tidak tecantum dalam laporan keuangan.

Pelaporan basis akrual mengakui dan mencatat pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya transaksi, bukan pada saat pendapatan tersebut diterima atau biaya tersebut dibayarkan (basis kas).

Akuntansi berbasis akrual lebih kompleks dibanding berbasis kas, namun mampu memberikan gambaran akurat mengenai kondisi keuangan entitas.

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sudah dicanangkan sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Namun, karena masih banyaknya peemasalahan teknis, maka penerapan akrual masih dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan untuk proses transformasi di pusat dan daerah.

Comments

comments