Buntut Cuitan, Fahri Hamzah Dilaporkan Ke MKD

@Rayapos | Jakarta: Menghapus cuitan yang dinilai telah melukai perasaan orang banyak rupanya tidak berarti masalah selesai.  Hari ini, Jumat, 27 Januari 2017, Wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait cuitan ‘babu’ di akun Twitternya.

Tweet Fahri Hamzah yang dipersoalkan berbunyi; ‘Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela’.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Buruh Migran Indonesia yang terdiri atas  Migrant Care, ICW dan Koalisi Perempuan Indonesia melaporkan Fahri Hamzah ke  MKD dengan membawa  dengan 3 tuntutan.

“Jadi hari ini Migrant Care melaporkan saudara Fahri Hamzah atas cuitan di lini masa twitter yang kami nilai merendahkan martabat perempuan dan PRT migran,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah usai melapor ke MKD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Anis mengatakan 3 hal yang menjadi permintaan mereka itu sudah punya dasar yang kuat sebelum diajukan kepada MKD.

“Menegur agar ke depan lebih mempertimbangkan etika, baik dalam berucap, juga menyampaikan statement. Kedua, (Fahri) dipertimbangkan agar digantikan posisinya sebagai ketua timwas TKI,” papar Anis.

Selain itu, Anis minta agar MKD juga mempertimbangkan posisi Fahri sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dia menilai DPR justru menjadi pihak yang gagal melindungi buruh migran.

“Di mana revisi UU yang harusnya 7 tahun lalu masuk prioritas Prolegnas mangkrak di sini karena kinerja mereka. Salah satunya saudara Fahri yang mindset-nya sangat merendahkan profesi buruh migran di luar negri,” tutur Anis.

Saat melaporkan ke MKD, mereka membawa bukti berupa printscreen tweet Fahri serta sejumlah pemberitaan.

Koalisi ini menilai apa yang dicuitkan Fahri pada tanggal 24 Januari 2017 itu melanggar beberapa prinsip etis. Mereka mengaku keberatan dengan penggunaan kata ‘babu’.

“Istilah babu bahkan tidak relevan dengan konsepsi perburuhan karena lekat dengan konsepsi perbudakan dan sudah lama dihapus dalam kamus perburuhan. Kami menyebutnya PRT dan itu diakui resmi oleh organisasi perburuhan Internasional,” tandas Anis.

“Istilah mengemis juga saya kira tidak pantas disampaikan karena buruh migran yang ke Luar negeri bekerja, tidak ada yang mengemis, meminta-minta. Bahkan mereka bekerja dengan keringat, darah bahkan yang juga kehilangan nyawa. Betapa sulitnya kehidupan mereka,” imbuhnya.

Anis pun menyayangkan apa yang dilontarkan Fahri itu. Terlebih Fahri paling banyak dipilih di dapil NTB.

“Yang mayoritas warganya menjadi buruh migran, PRT migran di berbagai negara tujuan. Artinya dengan menyebut mereka seperti itu sama saja menyebut pemilihnya pengemis juga,” pungkas Anis.

Sebelumnya diberitakan, Fahri sudah memberi penjelasan soal tweetnya tersebut. Fahri menjelaskan bahwa cuitan itu terkait maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.

“Perasaan tidak adil saja bahwa saya mendapat laporan soal penganiayaan dan perbudakan. Di sisi lain, tenaga kerja kasar dari luar masuk tanpa halangan,” ujar Fahri saat itu.

Comments

comments

LEAVE A REPLY