Celaka, Sri Mulyani Indrawati Sang Srikandi Century Kembali ke Kabinet Sementara Rizal Ramli Terpental!

Pergeseran dan pergantian posisi di dalam kabinet kerja, akhirnya terjadi setelah Presiden Jokowi mengumumkan komposisi kabinet pasca Reshuffle Jilid II. Ada 13 posisi yang berubah dengan paling tidak 9 nama baru yang menghiasi kabinet kerja kali ini

Nama Sri Mulyani Indarwati dan Rizal Ramli menjadi highlight perombakan kabinet kali ini. Nama pertama masuk, sementara nama kedua terlempar.

Sri Mulyani Indarwati nyaris masuk ke dalam kabinet lebih awal, ketika Presiden Jokowi melakukan perombakan jilid I, namun fakta berbicara lain karena ia memilih untuk tidak jadi bergabung. Padahal Jokowi terlanjur “jatuh cinta” pada sosok penggila paham neo liberal tersebut.

Saat itu terjadi tarik ulur. Sri Mulyani yang tadinya menolak, akhirnya berubah pikiran ketika dibujuk oleh Wapres Jusuf Kalla. Ia pun bersedia meninggalkan posnya sebagai salah satu direktur Bank Dunia, untuk kembali bekerja di dalam kabinet. Kebetulan saat itu ia akan masuk menggantikan Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan –sebuah episode yang akhirnya terpentas sempurna pada reshuffle jilid II-.

Adapun Rizal Ramli, garisan tangannya berkata lain. Saat reshuffle jilid I digelar saat itu, ia masuk menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Indroyono Susilo. Rizal Ramli adalah seorang seorang ekonom yang sudah malang melintang di dalam pemerintahan dalam kabinet-kabinet sebelumnya. Saat itu ia bersedia untuk kembali ke dalam pemerintahan, setelah “digarap” oleh mantan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan yang lucu dan ironisnya, kini menempati pos yang ditinggalkan Rizal Ramli.

Jadi, di episode pertama, Sri Mulyani terlempar, Rizal Rami masuk dalam kabinet. Hari ini, nasib kembali mengguratkan cerita berbeda dari dua sosok kontradiktif tersebut. Sri Mulyani gantian masuk kabinet, sementara Rizal Ramli akhirnya lengser.

Berbicara tentang kedua tokoh ini –Rizal dan Sri-, akan menjadi hal menarik. Pasalnya kedua pakar ekonomi ini sudah lama dikenal memiliki ideology yang sangat berbeda.

Sri Mulyani sangat dekat dengan paham neo liberalisme, sementara Rizal Ramli adalah tokoh ekonomi yang secara konstan menghujat neo liberal. Suara-suara kritikan Rizal terhadap kapitalisme telah bergaung sejak lama.

Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa posisi sebagai Direktur Bank Dunia –salah satu kaki tangan paham neo liberal-, diperoleh Sri Mulyani karena dianggap sukses “menjual” Indonesia kepada pihak asing. Ia juga dikenal dengan sebutan “Srikandi Centurygate”, sebuah skandal mega korupsi yang hingga kini masih tersimpan rapi di dalam kotak Pandora.

Entah kenapa Presiden Joko Widodo memilih Sri Mulyani, seperti tidak ada figur lain yang pantas untuk dikedepankan. Jangan-jangan pengaruh dan tekanan para kelompok pemuja Neo Liberalisme lah yang sedang memainkan kartu mereka.

Indonesia merupakan negara yang terlalu eksotis untuk diabaikan oleh “binatang” neo liberal dan paham kapitalisnya, yang semua terbungkus dalam paham Washington Concensuss. Ibarat seorang “putri nan cantik”, Indonesia selalu menjadi perhatian dan sasaran monster neo liberal untuk dikuasai dan diekploitasi.

Masuknya Sri Mulyani ke dalam kabnet kerja, memang menimbuilkan pertanyaan dan teka teki. Kenapa Jokowi  koq bisa “jatuh cinta” pada Sri Mulyani yang notabene akan menghancurkan ideology awal Jokowi yaitu Trisakti dan Nawacita?

Sudah jelas Jokowi sedang membawa Indonesia kembali pada sarang dan gudang neo liberalisme. Belum cukupkah seorang Rini Soemarno?

Kenapa lagi harus menambah “kegilaan” ini dengan masuknya Sri Mulyani?

Bagaimana mungkin seorang Sri Mulyani akan mengusung Trisakti, sebuah ideology pemerintahan yang justru ia jadikan sebagai –maaf-, kertas cebok dan dicampakkan ke dalam kloset?

Wallahualam….

Apakah Jokowi lupa pada janji awalnya ketika menjadi Presiden bahwa ia akan menjunjung tinggi nilai-nilai, falsafah dan ideologi Trisakti yang diimplementasikan ke dalam nawacita?  Sangat disayangkan apabila Jokowi ternyata tidak tunduk dan takut pada kekuatan rakyat, tapi hanya menjadi kaki tangan para penggila paham kapitalisme.

Dalam beberapa kesempatan, secara terbuka Rizal Ramli menyerang Sri Mulyani.Di mata Rizal Ramli, Sri Mulyani tidak ubahnya seperti jongos dari antek-antek neo liberalisme. Ia memandang jabatan Direktur Bank Dunia tak ubahnya hanya seperti sebuah “kado” untuk Sri Mulyani. Rizal tak ragu untuk mengatakan bahwa Sri dipilih karena telah membantu banyak lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF.

Bahkan untuk memperkuat argumennya, Rizal memberi contoh konkrit, yakni pinjaman atau hutang luar negeri pemerintah selama 10 tahun terakhir ketika Sri masih menjabat sebagai Menteri Keuangan di jaman pemerintahan SBY. Menurut Rizal, pemerintah banyak mengutang dengan tingkat suku bunga di atas negara-negara lain, ketika Sri Mulyani Indarwati yang dijuluki sebagai Srikandi Century itu menggawangi Kementerian Keuangan.

“Selama Sri Mulyani menjadi  Menkeu, tingkat suku bunga utang  yang kita bayarkan  sekitar 200-250 basis poin di atas  tingkat bunga yang dibayarkan Thailand, Vietnam, dan Filipina. Karena itu, sudah  pasti bankir-bankir  internasional memuji-muji Sri Mulyani. Untuk mendapatkan utang luar negeri, kata Rizal Ramli, harus melalui broker atau calo. Ada fee sekian persen untuk para broker itu. Jadi semuanya tidak gratis. Bank Dunia, tidak akan mungkin mengangkat orang yang tidak sejalan dengan garis ekonomi neoliberal mereka. Di situlah Sri Mulyani dipuji.,” demikian Rizal dalam sebuah kesempatan mengkritisi Sri Mulyani.

Bergabungnya Sri Mulyani akan membawa Indonesia pada jalur kapitalis neo liberalisme. Mafia-mafia ekonomi dunia akan tertawa senang, karena kini mereka kembali memiliki kaki tangan yang terkenal jago “menjual” aset bangsa dalam selimut privatitasi.

Masihkah kita ingat sebuah karya masterpiece dari Sri Mulyani -selain Century Gate- dan geng-geng Mafia Berkeley seperti Boediono,  Chatib Basri, dan Kuntoro?

Adalah tahun 2007 tentang UU Penanaman Modal tahun 2007, yang keberadaannya untuk memperbaharui UU Penanaman Modal Asing tahun 1967 yang juga disusun oleh senior mereka, para pendiri Mafia Berkeley: Widjojo Nistisastro, Emil Salim, Ali Wardana, Sumarlin, dan sebagainya.

Saat itu draft UU diusulkan oleh pemerintah SBY dan akhirnya menang di DPR karena disetujui oleh mayoritas fraksi. Perlu dicatat lagi oleh Jokowi, partainya PDI Perjuangan adalah salah satu fraksi yang menolak disahkannya UU Penanaman Modal 2007 itu. Jadi, bila Jokowi kemudian merekrut keturunan Mafia Berkeley menjadi anggota kabinetnya, dapat dibayangkan kengerian yang akan terjadi bagi ekonomi Indonesia.

Kembali pada kemenangan Jokowi di pilpres 2014 lalu, mungkinkah di satu sisi para agen neoliberal dalam dan luar negeri merasa punya saham atas kemenangan Jokowi, kini ngotot untuk menagihnya, dengan meminta Jokowi memasukkan agen-agen mereka sepereti Sri Mulyani? Kembali, wallahualam.

Di sisi lain, jangan pernah lupa bahwa para pemilih Jokowi jelas bukanlah para teknokrat ekonom dan investor di pasar keuangan, melainkan para pemulung, tukang becak, tukang sayur, supir angkot, kuli pasar, tukang ojek, buruh, petani, nelayan miskin kota, dan mahasiswa di seluruh Indonesia- yang sebenarnya juga punya ekonom-ekonom kerakyatan yang bersuara mewakili mereka seperti: Rizal Ramli yang justru dibuang oleh Jokowi !!!

Mungkin saja kemampuan lobby untuk memenangkan kelompok neolib masuk kabinet jauh lebih canggih dari kubu kelompok kerakyatan.  namun sebenarnya Jokowi dapat lebih menggunakan akal sehat dan hati nuraninya.

Kenapa akal sehat?

Karena “binatang” neoliberalisme tidak pernah membawa kemakmuran. Sebaliknya yang kaya makin menjadi kaya, yang miskin makin menjadi miskin.

Jangan sampai di nusantara ini, kemiskinan kembali akan semakin meluas dan kesenjangan yang semakin akut. Rakyat adalah pemilik negeri ini, bukan pemodal. Karena itulah jika kelak ternyata Jokowi malah mengisi kabinetnya dengan agen-agen neoliberal, maka rakyat yang paham (seharusnya sebagian besar rakyat) hanya akan menyindir sinis, “Indonesia, siapapun presidennya, neolib menterinya”.

Kemana lagi Joko Widodo akan membuang ideologi Trisakti, berikut Nawa Cita dan sumpahnya ketika berdiri di depan bangsa Indonesia saat menyampaikan pidato pertama setelah didaulat sebagai presiden?

Comments

comments

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY