CJH, DPRD Bursel dan SBT Kunjungi Kemenag Maluku

@Rayapos |Ambon: Bukan saja masalah antrian panjanjang dan lama, namun berapa jumlah kuota calon jemaah haji (CJH) masing-masing kabupaten/kota pun menjadi sorotan badan legislatif pada masing-masing daerah dimaksud.

Keingintahuan akan kuota CJH ini juga yang memicu kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementaerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku, Fesal Musaad, kepada wartawan, di Ambon, Senin (30/1). ”Ada sejumlah anggota dewan dari lembaga legeslatif di Provinsi Maluku yakni, DPRD Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) telah menyambangi dan melakukan pertemuan dengan saya. Mereka meminta agar jumlah jamaah kuota haji di masing-masing kota/kabupaten dinaikkan,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan kuota jumlah CJH yang telah ditetapkan oleh Kemenag RI, tentu akan berpengaruh secara nasional terhadap kuota haji di seluruh provinsi, termasuk Maluku. Sayangnya, hingga kini secara statis angka pasti kuota haji di masing-masing provinsi se-Indonesia belum ditetapkan oleh Kemenag RI, sehingga pihaknya harus menunggu arahan dari pusat, agar semuanya diatur secara berjenjang dan terarah.

Secara nasional, jelasnya, kuota haji bagi Provinsi Maluku adalah 710 jamaah. Namun karena ada terjadi pemotongan 20 persen secara nasional, membuat angka tersebut turun menjadi 569 jamaah. Dan ini yang menjadikan kuota haji Maluku menurun. ”Untuk Provinsi Maluku, kita masih menunggu hasilnya. Yang jelas akan naik tapi secara statis belum ditetapkan. Bila keputusan kenaikan CJH Maluku telah dirilis, maka akan diumumkan oleh Gubernur Maluku secara resmi,” jelasnya.

Dijelaskannya, negara memiliki peran besar untuk mengatur dan melayani seluruh calon jemaah haji di Indonesia. Namun merealisasikan itu, tegasnya, harus diperhitungkan sebaik-baiknya, sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari. Apalagi, seluruh fasilitas penunjang dan selama keberangkatan haji itu, harus benar-benar baik, sehingga CJH tidak mengkomplain lagi.

Untuk itu, harapnya, dengan jumlah kuota hanya 569 CJH ini, Pemerintah Pusat bisa menambahkan kuota tersebut dalam tahun ini juga. ”Sebab keinginan kami, Maluku secara perlahan akan bertambah kuotanya,” pungkasnya.

Comments

comments