Ketua Persatuan Gerakan OK OCE (PGO) Faransyah Jaya (Coach Faran)

@Rayapos | Jakarta – Ketua Persatuan Gerakan OK OCE (PGO) Faransyah Jaya (Coach Faran), mengaku tidak digaji oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia menjelaskan PGO, merupakan gerakan non struktural yang tidak berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta.

Meskipun dalam menjalankan kerjanya OKE OCE dimuluskan untuk berkolaborasi dengan SKPD.

“Kita kayak punya atasan padahal ini kan bentuknya kerja sama. Kalau digaji, kita jadi atasan-bawahan. Kalau kerjasama kan ayo kita gandengan bersama,” kata Faran di Balaikota, Jakarta pusat, Selasa (17/7/2018).

Sebagai ketua PGO, Faran juga bertugas memberikan pendampingan kepada calon pengusaha OK OCE hingga tahap akhir yakni permodalan.

Baca juga:

Nafa Urbach Daftar Bacaleg Nasdem, Ingin Masuk Komisi VIII DPR

MotoGP: Rossi ‘Pede’ Bisa Raih Gelar Juara Kesepuluh

Selain dirinya, sejumlah jajaran di PGO juga tidak digaji dari Pemprov DKI Jakarta. Terlebih tidak ada anggaran yang masuk dari APBD ke PGO.

Sementara itu, untuk anggaran prohram OK OCE. Dibeberkannya telah dimasukan kedalam anggara SKPD terkait

“Ini konsepnya menarik, jadi kita enggak pegang dana, tidak ada conflict of interest,” kata dia

Adapun PGO ini sendiri, belum memiliki payung hukum dan kerja sama yang ideal dengan Pemprov DKI. Wakil Gubernur DKI Jakarta menyebut bakal membentuk dasar hukumnya dalam bentuk Perjanjian Ksrjasama (PKS).

Teranyar diketahui perjanjian kerjasama tersebut merupakan turunan dari peraturan gubernur, namun hingga 42 ribu pendaftar OK OCE pemprov DKI Jakarta belum juga mengeluarkan dasar hukumnya. Bahkan diakui Faran, MOU dengan pemprov DKI Jakarta belum ada.

Padahal Program ini disebut-sebut sebagai program andalan Anies-Sandi dalam masa kampanyenya untuk mengurangi angka pengangguran.

Menanggapi hal tesebut, Faran berharap Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan pergub sebelum dilakakukannya PKS atau perjanjian kerjasama.

“Idealnya Pergub dulu baru PKS, tapi mudah-mudahan bisa segera diterbitkan, sudah tahap finalisasi, bisa ditanyakan pada biro ekonomi,” tutupnya.

BAGIKAN