Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat GMNI, Robaytullah Kusuma Jaya

@Rayapos | Jakarta – Lama tak jadi bahan berita, Presiden kedua RI, Soeharto, kini diberitakan lagi. GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) mendesak penegak hukum mengusut aset Soeharto.

Dasarnya, Jaksa Agung pada 8 Agustus 2000 mendakwa Soeharto menggelapkan 571 juta dolar AS (sekitar Rp 8 triliun, kurs Rp 14.000 per USD) dari tujuh yayasan. Dan, yayasan tersebut diketuai Soeharto.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat GMNI, Robaytullah Kusuma Jaya, mendesak aparat penegak hukum agar mengusut seluruh aset Presiden Kedua RI Soeharto.

Menurut Robaytullah, pengusutan aset Soeharto sebagai bukti penegakan supremasi hukum dan rasa keadilan, supaya hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Robaytullah dalam keterangan tertulis, Selasa (4/12/2018) menyatakan:

“Siapapun yang terindikasi merugikan keuangan negara harus dihukum, tak boleh pandang bulu. Misalnya seperti kasus Supersemar. Tidak boleh ada sekelompok keluarga yang turut serta mempermainkan proses penegakan hukum di negara ini.”

Menurut Robaytullah, Soeharto secara resmi didakwa oleh Jaksa Agung pada 8 Agustus 2000 karena menggelapkan 571 juta dolar AS dari tujuh yayasan, yayasan tersebut diketuai Soeharto.

Termasuk kasus penyelewengan proyek mobil nasional yang pernah digugat oleh Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

Karena, dianggap, antara lain, melanggar pasal memberikan perlakuan diskriminatif.

Dengan kata lain, kasus korupsi pada masa Orde Baru menjadi legal karena memiliki payung hukum berupa keputusan presiden.

Namun nasib pengusutan kasus penyelewengan dana yayasan dan proyek mobil nasional menggantung bahkan upaya memburu harta Soeharto ke Swiss, tak ada hasil.

Akan tetapi, Robaytullah berpendapat saat ini kinerja pemberantasan korupsi sudah semakin maju dan memiliki banyak kerja sama internasional terkait kasus pencucian uang.

Seharusnya upaya pengusutan aset-aset Soeharto sudah dapat kembali dilakukan.

“Infrastruktur pemberantasan korupsi saat ini sudah semakin maju,” kata Robaytullah.

Dilanjutkan: “Apalagi sekarang Indonesia dan negara-negara di dunia sudah berkomitmen untuk menjalankan pertukaran informasi keuangan atau Automatic Exchange of Information dan Financial Action Task Force untuk memerangi pencucian uang.”

Dia tegaskan: “Seharusnya memudahkan upaya pengusutan harta kekayaan Soeharto secara tuntas.”

Baca Juga:

Dubes Saudi untuk RI Dianggap Tukang Kompor, Diprotes Keras PBNU

Menhan: Tak Ada Negosiasi Bagi Pembunuh 31 Pekerja di Papua

Robaytullah mengatakan, ada sejumlah nama-nama dari keluarga Cendana (alamat rumah keluarga Soeharto di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat) masuk dalam dokumen Paradise (Paradise Papers).

Itu sebuah dokumen yang mengungkap sejumlah nama para penguasa politik dan orang kaya secara individu menggunakan kerumitan struktur yayasan dan perusahaan-perusahaan tertutup untuk melindungi uang mereka dari otoritas pajak atau menyembunyikan transaksi mereka.

Adanya dokumen ini, menurut Robaytullah, seharusnya menjadi momentum bagi penegak hukum untuk mengusut harta kekayaan dan kasus korupsi keluarga Soeharto.

“Kemarin sudah ada nama-nama yang tercantum dalam Paradise Papers, mau tunggu apa lagi? Harus segera diusut tuntas demi rasa keadilan dan komitmen kita terhadap cita-cita reformasi,” katanya. (*)

BAGIKAN