Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Gubernur DKI Anies Baswedan usai bertemu di Balaikota DKI, Senin (22/10/2018). FOTO: RAYAPOS/KEMAL MAULANA

@Rayapos | Jakarta – Usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mulai melunak. Kini pria yang akrab disapa Pepen itu menyadari persoalan utamanya antara dia dan Anies.

“Persoalannya bukan cair atau tidak, persoalannya pertama kita ajukan rasional atau tidak, yang kedua prosesnya,” ujar Pepen di Balaikota Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).

Baca juga:

Ini Kalkulasi Tembakan ke DPR, Peluru Melesat 2.300 Meter

Fadli Zon Kembali Kritik Pidato Jokowi, Begini Katanya

Diakuinya hal tersebut sudah menjadi kesepahaman antara dirinya dan Gubernur Anies Baswedan selama lima tahun kedepan. Apalagi diketahui Anies dan dirinya sama-sama baru memimpin wilayah selama satu tahun.

“Kebetulan gubernur kan baru tahun pertama, saya juga baru tahun pertama. Jadi 5 tahun ini nanti kita create tahun pertama,” ungkapnya

Dengan adanya pertemuan antara kedua pimpinan ini, dia berharap tidak akan terjadi lagi kesalahpahaman di tahun-tahun berikutnya yang dianggap merugikan kedua belah pihak.

“Semoga tahun kedua dan tahun ketiga sehingga tidak ada lagi terjadi mis Komunikasi seperti ini. itu hebatnya,” pungkasnya.

Sebelumnya dikabarkan persoalan sampah antara Pemprov DKI dangan Pemkot Bekasi memanas lantaran adanya razia truk yang membawa sampah dari DKI oleh aparat Dinas Perhubungan Bekasi.

Pemkot Bekasi menuding Gubernur DKI Jakarta belum menunaikan kewajiban Perjanjian Kerjasama (PKS) diluar anggaran hibah kompensasi bau. Anies pun membela diri karena merasa telah menggelontorkam anggaran bau sampah tersebut sejak tahun 2017 lalu.

Teranyar diketahui rupanya masih ada pengajuan tambahan hihah sebesar Rp. 2 triliun. Pengajuam itu diantaranya untuk pembangunan flyover Rawapanjang sebesar Rp 188 miliar, proyek flyover Cipendawa Rp 372 miliar, pembangunan crossing Buaran Rp 16 miliar, dan peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi Rp 5 miliar.

Namun sayangnya, pemkot Bekasi pada awal pengajuannya tidak memaparkan rincian sehingga Pemprov DKI mengembalikan proposal pengajuan tersebut.

Sementara itu Wakil ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik menyebut, anggaran tersebut belum tentu bisa dicairkan oada tahun 2029. Sebab kata Taufik yang juga salah satu pimpinan di Badan Anggaran. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon anggaran Sementara tahun anggaran 2019 sudah masuk DPRD DKI Jakarta.

Sehingga Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta harus mengikuti mekanisme pembahasan anggaran.

“Cuma enggak mungkin tahun ini. Tahun 2019, karena KUAPPS Kan udah masuk 2019. Enggak bisa, Kan mekanisme anggaran ada prosedurnya.KUAPPS nya kan udah. Sekarang kan masih proses pembahasan sampai ke Badan Anggaran,” kata Taufik.