Sekjen PSI Raja Juli Antoni (Toni)

@Rayapos | Jakarta – Debat capres-cawapres menjadi agenda umum menjelang pemilihan kepala daerah atau presiden. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan ‘korupsi orde baru’ masuk di materi debat capres dan cawapres Pilpres 2019.

“Berdebat dianggap barang langka, sudah waktunya korupsi orba diusulkan dalam debat capres-cawapres 2019,” kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni dalam keteranganya, Rabu (5/12/2018).

Baca juga:

Anies Bakal Naikkan Tarif Parkir di Jakarta, Kapan?

Anies Bakal Revitalisasi Monas Jadi Lebih Modern, Seperti Apa?

Antoni menyebut usulan itu lahir di nuansa Hari Antikorupsi Sedunia. Usulan itu juga sekaligus untuk membuktikan pernyataan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut ‘korupsi Indonesia stadium 4’.

“Momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh 9 Desember nanti jadi semangat untuk membuka diskursus ‘korupsi stadium 4’ yang dipidatokan Prabowo di mata asing. Diskursus itu nantinya bisa jadi usulan buat KPU agar korupsi orde baru masuk dalam materi debat capres-cawapres,” ucapnya.

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin itu menilai usulan materi itu akan mendidik masyarakat mengenai sejauhmana korupsi di Indonesia saat ini. Materi itu juga dimaksudkan agar beberpa pihak yang menentang pernyataan ‘Soeharto guru korupsi’ dapat terbujka wawasannya.

“Usulan itu jauh lebih mendidik masyarakat secara politik dari pada berkilah bahwa Soeharto bukan simbol KKN, Soeharto bukan guru korupsi. Dampaknya kita mengajak berdiskusi tapi dibalas dengan tudingan kita PKI lah, kita komunis dan macam-macam. Itulah watak orde baru yang anti diskusi,” kata Antoni.

Dia juga menyinggung mengenai pernyataanya dan Wasekjen PDIP Ahmad Basarah yang dipolisikan karena membuat pernyataan ‘Seoharto guru korupsi’. Dia mengaku siap jika siap diajak debat oleh kubu penentang pernyatan tersebut.

“Saya dan mungkin Mas Basarah akan siap jika diajak berdebat tentang ‘warisan orde’ yang dipuja-puji kubu Pak Prabowo-Sandi dari pada kita menjadi ‘dokter’ yang menyalahkan data KPK tentang korupsi orde baru,” tuturnya.

BAGIKAN