Demo 212, dulu. Foto: Dok Rayapos

@Rayapos | Aksi 212 akan digelar Minggu (2/12/2018) di Monas. Empat pihak ini menolak berkumpulnya massa. Sedangkan, panitia aksi mengatakan, hal sebaliknya.

Berikut ini alasan pihak penolak. Juga alasan pihak yang bersikukuh aksi digelar. Terjadi perang opini, menyangkut sesuatu yang berbahaya bagi Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat

Pada Rabu (28/11/2018), Ketua MUI Jawa Barat, Rachmat Syafei, mengimbau masyarakat Jawa Barat, jangan ikut Reuni 212.

Ketua MUI Jawa Barat, Rachmat Syafei. Foto: Dok Rayapos
Ketua MUI Jawa Barat, Rachmat Syafei. Foto: Dok Rayapos

Rachmat menuturkan, dari pengamatan MUI Jawa Barat, kegiatan 212 tidak murni kegiatan keagamaan. Melainkan politik.

Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei di kantornya, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (28/11/2018) mengatakan:

“Dari hasil pengamatan kami, kegiatan reuni 212 itu sudah tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan. Kegiatannya sudah melenceng ke arah politik.”

Menurutnya, melihat dari asal muasal tujuan aksi 212 yakni karena kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta.

MUI pun sudah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan sebagai perwakilan ulama. Ahok pun sudah dinyatakan bersalah bahkan kini masih menjalani hukuman pidana.

Artinya, kasus tersebut sebenarnya sudah dinyatakan selesai.

Rachmat menuturkan banyak warga Jabar menanyakan perihal esensi aksi 212.

“Jadi banyak warga yang datang ke MUI Jabar, menanyakan esensi 212. Karena masalah yang memicu munculnya gerakan 212 sudah selesai. Jadi tidak ada esensinya lagi sekarang harus melaksanakan reuni. Sekarang masalahnya apa? Kan sudah selesai,” katanya.

MUI pun mengimbau masyarakat Jawa Barat tidak terprovokasi dengan kegiatan yang tidak jelas asal usulnya.

Gerakan Jaga Indonesia

Pada Kamis (29/11/2018), masa dari Gerakan Jaga Indonesia berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin berkumpulnya 212.

Gerakan Jaga Indonesia berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/11/2018). Foto: Kemal Maulana
Gerakan Jaga Indonesia berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/11/2018). Foto: Kemal Maulana

Sekertaris Jenderal (Sekjen) Presidium Nasional Gerakan Jaga Indonesia, Boedi Djarot, menuturkan alasannya.

Menurutnya, Reuni 212 di Monas tidak memiliki manfaat.

Boedi mengatakan, Anies akan memberikan izin karena merasa itu balas budi Anies Baswedan kepada aksi 212 yang lalu menggulingkan Ahok di saat mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2107.

“Kami tahu Anies akan melakukan balas budi terhadap mereka. Saya pastikan itu pasti ada agenda agenda politik di dalamnya,” ujar Boedi di lokasi, Kamis (29/11/2018).

Boedi yakin, ada orang-orang politik berniat menjatuhkan Indonesia di dalam Reuni 212 besok.

“Saya pastikan ada orang politik yang mau menjatuhkan Indonesia. Kami akan jaga ini semua,” tegas Boedi.

Saat itu, sejumlah massa menduduki dan mendorong pagar Balai Kota sambil berteriak meminta Anies segera keluar menemuinya.

“Mereka bukan organisasi agama. Mereka adalah partai yang membawa agenda politik. Anies keluar!!!,” teriak massa aksi.

Mantan kuasa hukum Rizieq Shihab, Kapitra Ampera

Mantan kuasa hukum Rizieq Shihab yang juga mantan anggota Alumni Persaudaraan 212, Kapitra Ampera, menuturkan, bingung dengan aksi 212.

Kapitra Ampera. Foto: Dok Rayapos
Kapitra Ampera. Foto: Dok Rayapos

“Itu aksi apa ya? Mana ada reuni di dunia ini terus-terusan. Tidak pernah ada tuh reuni perang Ba’dar dan Uhud seperti itu. Itu nggak Islami,” keluh Kapitra kepada wartawan, Rabu (28/11/2018).

Kapitra mengatakan, seharusnya umat islam mengajak kepada kebaikan. Bukan aksi berbau politik.

“Dulu kan aksi Bela Islam itu meminta Ahok dipenjara. Kan itu sudah. Masa sekarang minta Ahok dihukum seumur hidup. Tinggalkan ketololan kalian,” kata Kapitra.

Menurutnya, demo aksi 212 ini sudah tidak murni lagi. Sudah membela calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Jangan dibungkus aksi 212 yang dulu bagus dan sakral dengan sesuatu yang zolim. Jangan berlebihan dan lebay,” tegas Kapitra.

Menko Polhukam Wiranto

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai, berkumpulnya 212 tidak relevan lagi. Itu dikatakan Rabu (28/11/2018).

Menko Polhukam Wiranto. Foto: Dok Rayapos
Menko Polhukam Wiranto. Foto: Dok Rayapos

Pada awalnya mendemo mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kala itu dianggap menista agama. Dan, itu sudah selesai.

“Kalau sudah selesai, nanti mau demontrasi lainya ya silahkan saja, Tapi kan kalau demontrasi soal Ahok tak relevan lagi,” katanya di Bandung, Rabu (28/11/2018).

Menurutnya, mendekati tahun politik, seharusnya energi dan kegiatan diarahkan untuk membangun partisipasi publik untuk ikut serta dalam pemilihan umum (Pemilu).

Masyarakat diharapkan bisa jadi bagian sukses Pemilu. Bukan malah menjadi bagian dari terhambatnya pemilu.

“Kalau Pemilu sukses, demokrasi kita berjalan lebih lebih maju lagi. Tapi kalau menjelang Pemilu ricuh, ada kekacauan, itu kan menandakan bahwa demokrasi kita tidak pernah dewasa,” katanya.

Baca Juga:

Angelina Jolie dan Brad Pitt Sepakati Hak Asuh Anak

Tim Jaguar Tangkap Pengendara Motor Bawa Celurit

Sandiaga Ungkap Suksesnya Mainkan Isu Harga Kebutuhan Pokok

Penjelasan Panitia 212

Sebaliknya, Ketua Panitia Reuni 212 Bernard Abdul Jabbar menuturkan, ada upaya pihak tertentu yang menghalangi terselenggaranya acara Reuni 212.

Bernard Abdul Jabbar. Foto: Dok Rayapos
Bernard Abdul Jabbar. Foto: Dok Rayapos

“Penggembosan-penggembosan terkait acara ini. Dilaporkan ada beberapa daerah yang ingin ikut justru menghadapi hambatan sebagaimana 2 tahun ini.

Bus-bus yang sudah dipesan, dibatalkan sepihak dari PO, karena dapat tekanan dari orang yang tidak diketahui. Kemudian tiket yang sudah dicarter semua dibatalkan sepihak,” bebernya.

Bernard pun memastikan Reuni 212 nantinya akan berlangsung tertib.

Jika ada pihak yang membuat kerusuhan, kata Bernard, itu merupakan penyusup dan bukan berasal dari alumni 212.

“Karena kami mendengar isu beberapa kelompok penyusup yang akan melakukan kerusuhan dan sebagainya. Atau mungkin memberikan makanan yang sudah dicampur zat-zat tertentu. Ada hal yang ingin menjadi masalah jadi kisruh.”

“Kami sudah jelaskan ke Wakapolda kalau acara nanti tanggal 2 ada orang tertentu yang membuat kerusuhan, kami jamin itu bukan dari kami. Kami yakinkan maka kami akan melawan orang yang berdosa tersebut,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, tudingan bahwa 212 ditunggangi kepentingan politik, adalah fitnah. (*)

BAGIKAN