SBY dan Prabowo. (Foto: Twitter @jansen_jsp)

@Rayapos | Jakarta – Partai Demokrat bermain politik dua kaki di Pilpres 2019. Menanggapi itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mendapatkan penjelasan dari Demokrat.

Menurut Ahmad, Prabowo memaklumi adanya perbedaan suara di internal Demokrat.

“Beliau (Prabowo) sudah mendapat penjelasan dan beliau paham. Penjelasannya, bahwa apa yang dihadapi adalah sesuatu yang juga terjadi di setiap event demokrasi. Jadi pembelahan partai terjadi dalam pemilihan bupati, wali kota, gubernur. Selalu ada,” jelas Muzani di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2018).

Baca juga:

Gus Miftah Juga Sempat Gelar Pengajian di Tempat Prostitusi

Suami yang Tembak Istri, Ternyata Pengedar Sabu

Ulama Bersalawat di Panggung Klub Malam Bali, Dikelilingi Wanita Seksi

“Karena pemilihan adalah gabungan antara pemilihan figur dan parpol. Termasuk dalam pilpres. Sejak pemilihan langsung 2004 sampai 2014 tidak ada parpol yang solid dalam pilpres,” lanjutnya.

Prabowo juga memahami perbedaan pilihan pribadi orang wajar terjadi sebagai suatu keadaan demokrasi.

Muzani mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra itu juga tak pernah memaksa kepala daerah yang diusungnya untuk menentukan pilihan politik.

“Pak Prabowo juga sama sekali tidak memaksa gubernur, bupati yang kita usung terus harus menentukan pilihan politik. Enggak. Edy Rahmayadi baru saja dilantik (sebagai) Gubernur Sumatera Utara. Yang kita dorong adalah Edy menjalankan fungsinya sebagai gubernur, menjalankan fungsinya memberikan pelayanan ke masyarakat Sumatera Utara sebaik-baiknya,” terang Muzani.

“Kita tidak juga minta dia masuk dalam tim sukses, kita juga tidak minta kepada Gubernur Kalimantan Timur (Isran Noor) untuk jadi tim sukses. Kalau kemudian keberpihakannya kepada kami, kami berterimakasih,” sambung dia.