Demokrat: Tak Ada Kaitannya Kasus Patrialis Dengan SBY

Patrialis Akbar dan Anggita ditangkap di Grand Indonesia. Disinyalir ia bertindak atas nama pribadi dan tidak ada kaitan dengan institusi (Foto: Kompas)

@Rayapos | Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai penunjukan Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tidak ada yang salah.

Syarief menjelaskan, ada aturan yang memperbolehkan hakim MK ditunjuk langsung Presiden dengan menggunakan hak prerogatifnya. Dengan demikian, Patrialis tidak perlu melalui uji kelayakan dan kepatutan dari DPR.

“Sebenarnya peraturan undang-undangnya begitu. Kalau enggak setuju, ya UU-nya direview. (Hakim MK) Memang ada yang ditunjuk pemerintah, ditunjuk DPR, yang DPR ada uji kelayakan. Jadi kalau dianggap itu enggak bagus, silakan saja diubah,” ungkap Syarief, Jumat (27/1).

Syarief tegas membantah jika ada keterlibatan SBY dalam kasus suap uji materi UU nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjerat Patrialis Akbar.

“Enggak ada kaitannya dong. Kenapa kok masalah lalu yang dikait-kaitkan sementara kejadiannya sekarang. Kan enggak ada relevansinya,” tegasnya.

Partai Demokrat, lanjut Syarief, menyerahkan proses hukum kasus suap ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kita serahkan ke KPK. Enggak ada kaitannya dengan Demokrat. Patrialis kan eks politisi PAN, tanya ke PAN jangan tanya ke Demokrat,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Patrialis Akbar ditangkap oleh penyidik KPK bersama wanita di Grand Indonesia, Rabu (26/1). Penangkapan dilakukan atas dugaan penerimaan suap dari Basuki Hariman, terkait pengajuan judicial review atau uji materi undang undang Nomor 41 Tahun 2014.

Atas perbuatannya ini, KPK menetapkan empat tersangka yakni Patrialis Akbar, Kamaludin, Basuki Hariman, dan Ng Fenny. Sebagai penerima, Patrialis dan Kamaludin disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sedangkan Basuki Hariman dan Ng Fenny, selaku pemberi suap disangkakan telah melanggar Pasal 6 Ayat 1 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Comments

comments