Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

@Rayapos | Jakarta – DPRD DKI Jakarta menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) becak. Salah satu yang keras menyampaikan penolakan ada fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono.

Penolakan itu pun mendaat reaksi dari Koordinator Serikat Becak Jakarta (Sebaja) Rasdullah, yang mengancam bakal menggelar demo besar-besaran.

Baca juga:

Haris Membunuh Sekeluarga Bekasi karena Dendam

Kabinet Inggris Setujui Kesepakatan Brexit

Menanggapi hal ini, Gembong mengaku tak gentar, sebab fraksinya bakal memberikan solusi untuk para pengenjot becak.

“Ya kita justru nanti akan memberikan solusi pada mereka agar kehidupannya lebih baik. Engak apa – apa (didemo). Nanti kita diskusi. Enggak ada masalah. Wong kita mau naikin harkat dan martabat mereka kok. Caranya alih profesi,” tegas Gembong kepada wartawan, Jumat (16/11/2028).

Dijelaskan Gembong, profesi pengayuh becak tidak manusiawi. Pasalnya, transportasi ini menggunakan tenaga manusia.

“Karena di era digitalisasi masa kita masih menggunakan transportasi dari tenaga manusia. Enggak manusiawi itu,” kata dia

Dari sudut pandang ini, Gembong tetap bersikeras menolak rencana Gubernur Anies Baswedan tersebut, meski becak yang bakal dioperasikan berbasis jaringan dengan satu aplikasi.

“Mau online kek mau offline kek, judulnya dikayuh juga kan,” ketusnya.

Lanjut Gembong menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta agar memberdayakan penarik becak, misalnya pelatihan mengendarai kendaraan umum atau perekrutan pegawai honorer seperti Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Sedangakan pengayuh becak yang sudah tidak muda lagi, pinta Gembong langsung diberikan modal usaha dan pendampingan usaha.

“Nah kalau pengayuh becak yang udah tua cobalah kita beri bantuan modal untuk usaha, buka warung klontong. yang muda diberikan pelatihan nyetir. Kita salurkan jadi sopir di kelurahan,rekrut PPSU,” tandasnya.

BAGIKAN