Plt Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sigit Wijatmoko (FOTO: RAYAPOS/KEMAL MAULANA)

@Rayapos | Jakarta – Ratusan massa pengemudi bajaj menggelar aksi di Balai Kota Jakarta lantaran sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Gas (BBG) di wilayah Jakarta. Menanggapi ini, Plt Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sigit Wijatmoko menerima perwakilan dari Komunitas Bajaj Jakarta (KBJ).

Sigit yang sudah berdialog dengan KBJ, melimpahkan persoalan ini kepada pemerintah pusat. Dia menjelaskan, ada dua poin yang menjadi tuntutan KBJ, pertama terkait dengan kelangkaan supply BBG dimana ada 13.000 angkutan umum yang menggunan BBG.

Baca juga:

Tak Menghakimi Habib Bahar, Sandiaga: Aparat Harus Bijak

Meski Tersangka Korupsi, Dua Hakim Ini Masih Terima Gaji

Namun kata dia, sesuai dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemda, kewenangan mendistribusikan Migas merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“10.000.nya angkutan lingko roda tiga. artinya mereka merupakan pionir angkutan umum ramah lingkungan, tapi disampaikan juga oleh Dinas PE bahwa sesuai dengan UU 23 th 2014 ttg Pemda, kewenangan mendistribusikan migas kewenangan pemerintah pusat,” kata Sigit di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018).

Dia menerangkan pemerintah daerah hanya memiliki fungsi koordinasi dan pemantauan saja. Poin yang ke dua, dilanjutkan Sigit, KBJ ingin dilibatkan dalam sistem angkutan umum massal di Jakarta.

“Khususnya angkutan umum berbasis jalan. kami sampaikan dishub di 2019 targetnya menyelesaikan evaluasi trayek jalan angkutan umum dan angkkuntan lingkungan roda tiga bagian dari restrukturisasi atau evaluasi jaringan angkutan umum tersebut,” katanya.

Menindaklanjuti tuntutan pengebudi Bajaj ini, Dishub DKI jakarta berencana bersurat kepada pemerintah pusat.

Selain itu pihaknya bakal menurunkan personil Dishub dengan tujuan membantu lalu lintas dan melaksanakan pemantauan untuk memastikan oerasi SPBG di sejumlah titik Jakarta.

“Dishub akan menempatkan petugas di setiap SPBG dengan dua tujuan. Yang pertama membantu pengaturan lalu lintas karena tadi infonya menanti sampai selama enam jam, nah kami atur supaya tidak menimbulkan dampak kemacetan selain juga yang kedua fungsi petugas melaksanakan pemantauan apakah SPBG tersbeut melakukan operasi atau tidak,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui pagi ini, ratusan pengemudi bajaj yang tergabun dalam Komunitas Bajaj Jakarta (KBJ) menggelas aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, pagi ini.

Aksi yang di mulai pukul 09.44 WIB ini mendesak Pemprov DKI Jakarta memperbanyak SPBG di wilayah DKI Jakarta. Desakan ini disampaikan lantaran banyaknya SPBG yang tidak berfungsi sehingga mempersulit pasokan gas bagi para pengemudi bajaj.

 

BAGIKAN