@Rayapos | Jakarta – Dinas Sosial DKI Jakarta tengah mendata fakir miskin dari tingkat kelurahan. Kepala Dinas (Kadis) Sosial Provinsi DKI Jakarta Irmansyah mengatakan, proses pendataan terpadu penanganan fakir miskin nantinya bakal berguna sebagai acuan dalam setiap pengambilan kebijakan terkait warga miskin.

Bukan hanya Kartu Jakarta Pintar (KJP), bahkan data tersebut nantinya bisa dipakai juga terkait program kartu Jakarta Lansia, pembinaan UMKM dan lainnya.

“Data kemiskinan itu akan menjadi data tunggal yang berguna sebagai acuan dalam setiap pengambilan kebijakan,” kata Irmansyah saat dihubungi Rayapos, Senin (26/11/2018).

Namun terkait proses verifikasi KJP, dia membantah jika kewenangan penentuan penerima KJP ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial. Sebab kata dia,  saat ini penentuan siapa yang berhak mendapatkan KJP ada di Dinas Pendidikan.

Menurutnya pihaknya hanya memberikan informasi kepada SKPD terkait, yang membutuhkan data tersebut.

Dia menambahkan, bahkan saat ini pihaknya juga sudah membentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat Data Informasi dan Jaminan Sosial, khususnya terkait data kemiskinan warga Jakarta.

Melakui UPT ini nantinya data terpadu penanganan fakir miskin bakal didapat melalui basis data terpadu.

“UPT nya sudah terbentuk, tapi kita belum tunjuk siapa yang mengisi, payung hukumnya pakai pergub, data ini bisa efektif di tahun 2020, namun bila di 2019 nanti data ini memadai menjadi acuan tidak menutup kemungkinan langsung digunakan,” tutupnya.

Diinformasikan dalam mengumpulkan data tunggal penanganan fakir miskin, Dinas Sosial DKI Jakarta juga bekerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sejak bulan agustus lalu rombongan Dinsos DKI melakukan kunjungan ke Pusdatin Kemensos untuk belajar mendirikan Pusat Data Informasi dan Jaminan Sosial di DKI Jakarta.

Namun dalam perjalanannya sebagian warga di Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur, berasumsi jika proses pendataan tersebut berkaitan dengan verifikasi persetujuan calon penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Bahkan warga menyebut dengan adanya pendataan ini sebagian penerima KJP nantinya bakal digugurkan penerimanannya jika ternyata formulir awal pendaftaran KJP tidak akurat dengan data yang telah diperoleh oleh Dinas Sosial.

“Mungkin KJP sekarang benar-benar diperuntukkan bagi siswa yang benar-benar ada dlm lingkaran keluarga miskin makanya ada pendataan ini,” ucap seorang warga kelurahan Lubang Buaya, yang tidak mau disebutkan namanya kepada Rayapos Senin (26/11/2018).

Lanjut ibu tiga anak ini menerangkan, formulir yang diberikan kali ini juga lebih detail, diantaranya keterangan tempat, pekerjaan dan keterangan perumahan yang memuat berbagai aset warga dalam satu tempat tinggal.

“Sampai ke ubin-ubin ada, pakai keramik atau tidak, tembok dan penggunaan fasilitas buang air, kriteria rumah yang ditempatin, aset-aset yang dimiliki, usaha-usaha yang dimiliki, data keluarga semuanya dijabarin saudara kandungnya,” ungkapnya.

Kendati demikian, ia mengaku senang dengan adanya pendataan tersebut, dengan adanya pendataan ini tentunya penerima KJP selanjutnya bisa lebih akurat sesuai kriteria. Sebab diakuinya masih ada beberapa warga yang masuk dalam katagori mampu tapi malah mendapatkan KJP.

“Dan begitu juga sebaliknya, ada yang sudah sejak kelas 3 mengajukan, tapi belum dapat, anaknya sudah kelas 6,padahal kurang mampu menurut saya,” terangnya.

Pendapat senada juga disampaikan, warga kelurahan Susukan, Jakarta Timur, Komala (48), menurutnya pendataan ini sangat baik dilakukan sebagai acuan, sebab dirinya menemukan penerima KJP yang ternyata memiliki aset di luar Jakarta, kata dia, hal itu menjadi kecemburuan sosial karena hanya dengan ukuran belum punya rumah atau mengontrak calon penerima KJP tersebut diloloskan menjadi penerima.

“Padahal memang dia mengontrak, tapi ngontrak karena pekerjaanya di Jakarta, ada yang punya mobil dan asetnya ada di kampung, saya tau kok, tapi gak bisa aja kan kita beberin, biarin aja, biarin nanti juga ketahuan KJP nya diputus,” pungkas Komala.

BAGIKAN