Dinsos Harap Kuota Penerima PKH 2017 Bertambah

@Rayapos | Ambon: Jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di provinsi Maluku pada tahun 2016 lalu mencapai 37.000 orang. Jumlah penerima bantuan ini, diharapkan akan bertambah di tahun 2017 ini. Dimana, penentuan kuota penerima bantuan PKH ditetapkan langsung oleh Kementrian Sosial RI.

Harapan akan bertambahnya jumlah penerima bantuan PKH ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Maluku, Sartono Pinning, kepada wartawan, di Ambon, Rabu (25/1). ”Kita harapkan bertambah karena penentuan untuk tahun 2017 kuotanya ditetapkan langsung oleh Kemensos RI. Jadi jumlahnya bisa bertambah lebih dari jumlah penerima bantuan di tahun 2016,” ungkapnya.

37.000 penerima bantuan PKH tersebut, jelasnya, akan kembali menerima bantuan yang sama di tahun 2017 ini. Menurutnya, jika kuota penerima bantuan untuk tahun 2017 bertambah, maka akan diprioritaskan untuk 7 kecamatan dan 23 desa di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra). ”Apabila ada pengembangan kuota, maka kita prioritaskan pada wilayah Kabupaten Maluku Tenggara pada 7 kecamatan 23 desa yang merupakan kecamatan dan desa pemekaran, yang hingga saat ini belum mendapatkan bantuan program PKH. Jadi kita harap kalau ada tambahan, mereka bisa dapat, karena mereka ini masih baru,” jelasnya.

Dijelaskannya, program PKH merupakan program nasional pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat, merupakan program prioritas Dinas Sosial provinsi Maluku. Menurutnya, program yang diperuntukkan kepada warga miskin ini merupakan program bersyarat, dimana mekanisme pemberiannya telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. ”Program keluarga harapan ini ditujukan kepada orang miskin tetapi dengan syarat. Jadi program keluarga harapan ini adalah program keluarga bersyarat kepada orang miskin atau keluarga miskin dengan syarat harus ada ibu hamil, ada balita dan anak sekolah pada tingkat SD-SMA,” tegasnya.

PKH ini, terangnya, lebih menekankan pada upaya mencerdaskan kehidupan generasi bangsa agar lebih berkualitas. Dimana, dalam setahun terakhir syarat penerima bantuan telah ditambah oleh pemerintah, yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia juga masuk sebagai penerima bantuan. ”Satu tahun terakhir tidak terbatas pada ibu hamil balita dan anak sekolah saja tetapi juga sudah ditambah penyandang disabilitas berat dan lanjut usia,” timpalnya.

Selain menerima bantuan tetap, tegasnya, para penerima bantuan yang memiliki anggota keluarga disabilitas dan ibu hamil juga akan mendapatkan bantuan tambahan. ”Terkait dengan bantuan yang diberikan kepada para penerima bantuan, ada bantuan tetap kemudian ada juga bantuan bersyarat yang diikuti dengan bantuan lain jika dia memenuhi syarat ada ibu hamil dan disabilitas dalam keluarga itu,” jelasnya.

Program PKH sendiri, timpalnya, selain dibiayai langsung dari APBN, juga dibantu dengan dana sharing dari dana dekosentrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Dana dekonsentrasi provinsi itu untuk penguatan pendukung program, sementara pelaksana program di tingkat daerah melibatkan sejumlah instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Kantor Kementerian Agama. ”Program ini juga didukung oleh masyarakat, jadi ada operasional pendamping, ada operasional ATK pendamping, ada honor untuk pendamping kabupaten/kota,” terangnya.

Ditambahkannya, honor para pendamping dan operator kegiatan ini, akan dibiayai langsung melalui dana APBN. Sementara untuk mendukung operasional, evaluasi program dan ATK, dibiayai dari dana dekonsentrasi dan APBD Kabupaten/Kota. ”Honor mereka dari Kementerian. Di samping dana APBN dan dekon ada juga dana APBD. Dana ini untuk menunjang biaya kegiatan monitoring dan evaluasi program, pembayaran perangkat penunjang telepon, internet dan lain-lain. Ada juga bantuan dari Kabupaten/Kota sesuai kemampuan daerah masing-masing, bisa juga diberikan intensif pendamping,” pungkasnya.

Comments

comments