Dipanggil KPK, Olly Dondokambey Bantah Terkait Dengan Proyek E-KTP

@Rayapos | Manado: Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menggelar tele conference dengan sejumlah media di ruang rapat WOC, Kantor Gubernur Jalan 17 Agustus Manado, Kamis (26/1) untuk mengklarifikasi seputar pemberitaan sejumlah media nasional bahwa dirinya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun pemanggilan Olly menurut selentingan yang kencang beredar, terkait dengan pengadaan E-KTP oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerugian negara akibat proyek tersebut adalah Rp 2,3 triliun dari total anggaran sebesar Rp 5,9 triliun.

Dalam pemanggilan tersebut, diberitakan bahwa Olly dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi.

Menurut keterangan yang diperoleh, tele conference tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menjernihkan persoalan dimana Olly tidak tersangkut kasus yang tengah ditangani lembaga anti rasuah tersebut.

 

Selain dihadiri oleh awak media yang tergabung dalam Jurnalis Independen Provinsi Sulut (JIPS), hadir juga Karo Umum Setda Provinsi Sulut Clay  Dondokambey yang menjadi mediator, Karo Pemerintahan dan Otda Jemmy Kumendong, Kabag Humas Pemprov Sulut Roy Saroinsong serta pembina JIPS Victor Rarung.

Dalam pembicaraan secara langsung lewat telepon tersebut, Dondokambey secara gamblang dan lugas membeberkan kronologis pemeriksaan yang berlangsung dari pukul 10.00 -14.00 WIB.

Menurutnya pemanggilan KPK adalah dalam kapasitas sebagai Pimpinan Badan Anggaran DPR RI, untuk diambil keterangan tambahan guna melengkapi BAP dalam proses penyidikan kasus dimaksud.

“Jadi perlu ditegaskan bahwa saya dipanggil hanya sebagai saksi untuk memberikan keterangan atas kasus Proyek E-KTP di Kemendagri, terhadap para tersangka diantaranya Saudara Imran dan Sugiharto. Ini telah berlangsung lama, saat saya masih sebagai salah satu Pimpinan Badan Anggaran di DPR -RI kala itu dan menjawab sekitar 12 pertanyaan secara kooperatif. Itu aja,” jelas Dondokambey.

Diketahui, KPK telah  telah menetapkan beberapa tersangka diantaranya Irman mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan pada Dirjen Kependudukan Capil Kemendagri serta Ir Sugiharto MM, mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atas kasus korupsi Proyek  E-KTP di Kementerian Dalam Negeri RI, dan diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp 2.3 Triliun dari total anggaran bernilai Rp 5.9 Triliun.

Comments

comments

LEAVE A REPLY