Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi

@Rayapos | Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meluruskan pernyataannya disebut-sebut menolak pemberian anggaran untuk pembangunan stadion taman BMW.

Diakui Pras, dia menyetujui pembangunan stadion taman BMW, namun dirinya enggan menyetujui rencana Pemprov DKI Jakarta yang hendak menugaskan badan usaha milik daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam membangun stadion bertaraf internasional itu.

Baca juga:

Gembong Warsono: Kajian Skybridge Tanah Abang Tak Matang

Titiek akan Teruskan Program Pak Harto Jika Prabowo Jadi Presiden

Politisi PDI Perjuangan ini meminta agar pengerjaan pembangunan stadion taman BMW diserahkan kepada Dinas Olahraga dan Pemuda Pemprov DKI Jakarta.

“Kalo stadion BMW saya akan kerjakan kepada SKPD yaitu dinas olahraga, dia lelang, stadion BmW wajib harus ada tetapi tidak di Jakpro,” kata Prasetio di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).

Dalam membangun stadion BMW, rencanya Pemprov DKI bakal memberikan penyertaan modal pemerintah daerah (PMD) kepada PT (BUMD) Jakpro sekitar Rp 1,5 triliun yang diajukan dalam APBD tahun anggaran 2019.

Pengajuan PMD tersebut juga diajukan untuk pembangunan fase 2 light rail transit (LRT).

Pras menyebut, tidak akan menyetujui pemberian PMD tersebut untuk pembangunan stadion BMW, namun untuk pembangunan fase 2 light rail transit (LRT) ada kemungkinan akan disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.

Khusus pembangunan stadion taman BMW, dia menilai bukan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari BUMD PT Jakpro akan tetapi menurut Pras, hal itu adalah tugas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Senior Banteng Muda Indonesia ini pun membeberkan, saat ini masih ada anggaran mengendap di PT. Jakpro dari hasil pemberian PMD pada anggaran sebelumnya. Sehingga kata dia, anggaran untuk pembangunan stadion BMW bisa saja langsung dialihkan dari PT Jakpro kepada SKPD Dinas Olahraga dan Pemuda.

“Makanya mendingan balikin ke SKPD nya, SKPD nya melelang kepada BUMD, siapa lah yang membangun kan udah ada desainnya udah ada, kita biaya juga. Anggarannya sudah ada, ambil yang di jakpro, dialihkan aja kepada kas daerah, dari kas daerah, di skpd diserahkan sama aja. Cuman mindahin lokasinya aja,” terangnya.

Prasetio pun menyesalkan, adanya anggapan jika dirinya menghambat pembanguanan stadion BMW.

“Yang berita sekarang beredar kan saya meghambat nggak membangun, salah itu, saya membangun tapi tidak di jakpro, tapi di dinas olahraga karena tupoksinya dia, SKPD nya dia,” imbuhnya.

Selain itu diketahui pemberian PMD untuk BUMD PT Jakpro juga terhambat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada perusahaan patungan Jakarta Propertindo.

Dalam perda itu Jakpro hanya bisa mendapatkan PMD sebesar Rp. 10 Triliun. Pasalnya, PT. Jakpro saat ini sudah mendapatkan anggaran dana Rp 9,6 Triliun di APBD 2019. Untuk pemberian PMD selanjutnya DPRD perlu merevisi perda tersebut agar dapat menyertakan PMD kepada PT Jakpro untuk pembangunan LRT dan pembangunan stadion.

Bagi pras, mekanisme pembahasan revisi perda tersebut adalah hal yang mudah dilakukan DPRD, pembahasannya pun tidak memakan waktu yang lama. Namun kembali dia menegaskan jika perda tersebut direvisi pihaknya hanya akan menyetujui pemberian PMD untuk pembangunan fase 2 light rail transit (LRT).

“Jadi gini pak nanti saya akan kasih yang saya kasih jakpro lrt itu lrt saya kasih tapi kan ada dua permasalahan besar satu masalah stadion BMW maslaah satu lagi uang endapan di dia ini gimana karena uang pengendapan kemana itu sudah saya ketuk loh tahun 2017,” pungkasnya.

BAGIKAN