Disdukcapil Kupang Sosialisasikan KTP Seumur Hidup

@Rayapos | Kupang: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang melakukan sosialiasi ke sejumlah lembaga dan instansi pelayanan masyarakat daerah itu terkait dengan kebijakan masa berlaku KTP elektronik seumur hidup.

“Hal ini penting kami lakukan untuk memberikan kepastian kepada para lembaga atau instansi layanan masyarakat bahwa KTP elektronik itu berlaku seumur hidup sehingga tidak mempersoalkannya jika ditemukan hal itu,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang David Marts Mangi di Kupang, Selasa (31/1).

Dia mengatakan penyampaian dan sosialisasi masa berlaku KTP elektronik seumur hidup itu dilakukan secara formal dan informal.

Kepada lembaga layanan masyarakat, seperti perbankan, imigrasi, BPJS, kepolisian, dan lembaga keuangan lainnya sudah disampaikan secara formal melalui surat penegasan atas surat edaran yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kebijakan tersebut.

“Surat edaran Kementerian Dalam Negeri tertanggal 29 Januari yang kami terima, langsung kami tindaklanjuti ke seluruh instansi tersebut untuk diketahui dan dilaksanakan,” katanya.

Dia berharap tidak ada lagi persoalan di lapangan saat masyarakat membutuhkan pelayanan di sejumlah instansi tersebut dengan mendasari pada KTP elektronik.

Dia menjelaskan Kementerian Dalam Negeri dalam surat edaran terkait dengan kebijakan pemberlakuan KTP elektronik seumur hidup bagi para pemegang data kependudukan itu, didasari kepada sejumlah ketentuan.

Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri bernomor 470/206/SJ, tertanggal 29 Januari 2017 yang ditandatangi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo perihal perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dinyatakan KTP elektronik untuk WNI masa berlakunya seumur hidup.

Dalam Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diamantkan bahwa KTP elektronik yang sudah diterbitkan sebelum undang-undang tersebut dinyatakan berlaku seumur hidup.

Dengan demikian, KTP elektronik yang diterbitkan sejak 2011, berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.

Edaran oleh Kementerian Dalam Negeri, kata David, bisa disosialiasi agar diketahui masyarakat luas untuk kepentingan penerapannya di lapangan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang terus meminta seluruh pihak, termasuk media, untuk menginformasikan hal itu agar bisa diketahui semua warga di wilayah Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut.

Terhadap kebutuhan blangko KTP elektronik untuk mencetak kebutuhan kartu tanda penduduk warga daerah itu, David menyebut sekitar 150 ribu keping blangko.

Akumulasi jumlah kebutuhan itu yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan kepemilikan kartu kependudukan elektronik warga di daerah itu.

Dia mengatakan 150 ribu blangko KTP elektronik itu merupakan akumulasi kebutuhan KTP warga, baik yang sudah melakukan perekaman dan juga yang sudah wajib memegang KTP elektronik.

Secara data, penduduk Kota Kupang yang masuk dalam ketegori wajib KTP berjumlah 414 ribu jiwa, sedangkan yang sudah melakukan perekaman 250 ribu orang.

Dari jumlah 250 ribu orang yang sudah melakukan perekaman itu, 20 ribu KTP yang siap dicetak. Namun demikian hal itu belum bisa dilakukan karena kehabisan blangko KTP elektronik.

“Kami berharap dalam beberapa bulan ke depan sudah bisa dipanggil Jakarta untuk menjemput kebutuhan blangko tersebut,” katanya.

Comments

comments

LEAVE A REPLY