Bantaran kali diisi bangunan ilegal yang kumuh (FOTO: Dok Ist)

@Rayapos | Jakarta – Banyak pihak mempertanyakan penetapan garis kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS) terlalu rendah. Pasalnya, BPS menggolongkan orang miskin berdasarkan pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp 401.220.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan hal tersebut. Dia menekankan angka Rp 401.220 adalah penghasilan tiap orang di seluruh Indonesia. Untuk menghitung penghasilan satu keluarga, harusnya dikalikan dengan jumlah anggota keluarga.

“Jadi ya semua orang kan hidup dalam unit keluarga. Keluarga kita rata rata anaknya 2-3 jadi antara 2 sampai 3 orang. Jadi kalau ada Rp 400.000 harus dikalikan dulu 5. Jadi Rp 2 juta sebenarnya per bulan, gitu saja penjelasannya,” ujarnya, Senin (30/7/2018).

Secara lebih detil, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menjelaskan bagaimana penghitungan tersebut.

“Ada yang menyatakan garis kemiskinan BPS Rp 401.220 terlalu kecil karena ada yang membagi dengan 30 hari sehingga dapatlah Rp 13.000. Untuk mendapatkan feel apakah garis kemiskinan terlalu kecil atau tidak, saya coba menghitungnya untuk garis kemiskinan per rumah tangga,” jelasnya, Senin (30/7/2018).

Baca juga:

Ahok Boleh Bebas Bersyarat Agustus Nanti, Apakah Terkait Kejutan 16 Agustus?

Prabowo: Orang yang Kurang Cerdas Jika Tanya Saya Capres atau Bukan

Apa Demokrat-Gerindra Koalisi? Begini Hasil Pertemuan Kedua SBY-Prabowo

Suhariyanto menjelaskan Rp 401.220 itu untuk pendapatan per orang. Jadi perlu dikalikan dengan jumlah anggota keluarga, yang asumsinya memiliki anak sekitar 2-3 orang.

“Dengan mengalikan garis kemiskinan nasional rata ratanya dengan anggota rumah tangga, garis kemiskinan nasional itu adalah sebesar Rp 1,84 juta. Bukan suatu jumlah yang kecil apalagi kalau kita masuk per provinsi,” terangnya.

Acuan tersebut pun berbeda di masing-masing provinsi. Semisal DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Contoh di DKI dengan garis kemiskinan Rp 593.108, garis kemiskinan per rumah tangga adalah Rp 3,1 juta. Kalau kita masih di bawah UMP, UMP-nya adalah Rp 3,6 juta. Tapi perhatikan misalnya untuk NTT dengan garis kemiskinan Rp 354.000 dikalikan dengan anggota rumah tangga, sebesar 5,9, garis kemiskinannya adalah Rp 2,1 juta,” paparnya.

Angka Rp 2,1 juta sebagai angka garis kemiskinan di NTT tentunya terbilang tinggi. Pasalnya itu berada di atas UMP daerah tersebut yang Rp 1,7 juta.

“Padahal di NTT itu UMP-nya Rp 1,7 juta. Jadi dari gambaran ini sebetulnya garis kemiskinan BPS sama sekali tidak kecil,” tambahnya.

BAGIKAN