Dispar Dapati Puluhan Kios Parangtritis Dimanfaatkan Ilegal

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menunggu kelengkapan dokumen aset dari instansi terkait untuk menertibkan kios-kios di kawasan Parangtritis yang dimanfaatkan secara ilegal. (Foto: wisata-jogja.net)

@Rayapos | Bantul: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendapati puluhan kios di kawasan Pantai Parangtritis dimanfaatkan secara ilegal atau tidak berizin oleh warga yang menempati bangunan itu.

“Ada sebanyak 35 kios di kawasan Parangtritis yang belum kami serahkan pemanfaatannya ke masyarakat, namun saya lihat hampir semua terisi. Itu kan ilegal,” kata Sekretaris Dinas Pariwisata Bantul Jati Bayubroto di Bantul, Selasa.

Menurut dia, pemanfaatan puluhan kios di kawasan Parangtritis yang diperuntukkan bagi pedagang pantai selatan yang direlokasi pemda itu dinilai tidak berizin karena tidak ada surat maupun pemberitahuan ke dinas oleh pemakai kios.

“Tidak ada surat apapun ke kami, dan ketika saya ke lapangan, ada beberapa kios yang sudah dihuni, bahkan ada juga yang disewakan, karena saat ditanya mereka mengaku menyewa,” katanya.

Padahal, kata dia, 35 kios yang masing-masing berukuran tiga kali empat dan selesai dibangun sekitar sepuluh tahun lalu itu belum diresmikan penggunaannya dan kunci untuk membuka kios masih berada di tangan Dinas Pariwisata Bantul.

“Dulu konsepnya untuk ganti warga yang rumahnya dibongkar saat penataan pedagang pantai. Ada sisa 35 kios yang masih kosong dan kunci kami bawa yang sampai sekarang belum dilakukan penyerahan pemanfaatan ke siapapun,” katanya.

Jati Bayubroto mengatakan, sebenarnya ada sebanyak 328 kios yang dibangun pemda di kawasan Pantai Parangtiris yang pengelolaan diserahkan Dinas Pariwisata, kios untuk relokasi pedagang karena rumah dan lapaknya terkena kebijakan penggusuran Pemkab Bantul saat itu.

Dari sebanyak 328 kios itu, kata dia, sebagian besar sudah ditempati warga yang punya hak menerima ganti, sedangkan sisa kiosnya penempatannya dilakukan pengundian yang diperintukkan bagi warga yang mendirikan bangunan liar di kawasan itu.

“Dari yang 328 kios itu ada sistemnya diundi, namun pada tahap terakhir ada yang tidak pernah datang, dan orangnya tidak ketemu. Jadi ada sebanyak 35 kios masih kosong yang jadi kewenangan Dispar,” katanya. [ant]

Comments

comments