Ditjen Imigrasi batalkan syarat Rp25 juta bagi pemohon paspor baru

Rayapos.com - Paspor
Paspor Indonesia (FOTO: Ilustrasi)

@Rayapos.com | Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membatalkan persyaratan tabungan Rp25 juta untuk pemohon paspor baru yang diwacanakan belum lama ini.

Menurut Juru Bicara Dirjen Imigrasi Agung Sampurno, penyebab pembatalan tersebut yakni adanya sentimen negatif di media dan masyarakat yang mengatakan keberatan dengan persyaratan ini.

“Kami menampung aspirasi masyarakat maupun media yang cenderung belum bisa menerima kebijakan ini dengan baik,” ungkap Agung, Senin (20/3).

Agung menjelaskan, persyaratan itu sebelumnya tertera dalam surat internal petunjuk teknis bagi petugas wawancara paspor di seluruh kantor imigrasi di Indonesia.

“Petunjuk itu diterbitkan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non-Prosedural, tanggal 24 Februari lalu untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus pemberangkatan TKI non prosedural,” tuturnya.

Dalam petunjuk teknis, kantor imigrasi diharuskan memperketat prosedur penerbitan paspor baru terutama untuk pemohon paspor yang akan haji dan umrah, mengikuti program magang di luar negeri, mengikuti program TKI nonprosedural, dan pemohon paspor baru tujuan wisata.

“Selama ini TPPO terjadi lewat empat modus ini, jadi kami ketatkan,” tegasnya.

Jika ada pemohon paspor baru dengan tujuan wisata, petunjuk teknis menyebutkan untuk petugas wawancara harus melakukan beberapa hal. Pertama, memverifikasi berkas data pemohon, kedua, melakukan profiling alias mengecek kompetensi pemohon paspor berdasarkan prilaku dan latar belakang demografi, ketiga, mengamati gestur pemohon paspor saat wawancara.

“Baru langkah paling terakhir adalah cek rekening apakah dia ada kesanggupan hingga Rp25 juta. Menurut saya orang yang jalan-jalan ke luar negeri, setidaknya memiliki uang di rekening,” katanya.

Sementara untuk pemohon paspor haji dan umrah, harus menyertakan rekomendasi tambahan dari Kementerian Agama masing-masing wilayah tentang legitimasi travel biro haji dan umrah.

“Ini penting karena hingga sekarang, 416 orang peserta haji dan umuoh tidak pulang ke Indonesia dan terlantar di Arab Saudi sedangkan travel tidak bertanggung jawab,” tukasnya.[*]

Comments

comments