Kapolresta Tangerang, Kombes Sabilul Alif menjelaskan tentang pangkalan debt collector, Rabu (10/10/2018). Foto: Rayapos / Andrew Tito

@Rayapos | Tangerang – Bukan hoaks bukan bohong, ada pangkalan debt collector di Tangerang. Kapolresta Tangerang, Kombes Sabilul Alif, memerintahkan jajarannya merazia tempat berkumpul debt collector.

Perintah itu dikeluarkan setelah polisi menangkap seorang debt collector berinisial KSN alias Pepen (34) pada pekan kemarin.

“Bahwa merampas sepeda motor di jalanan tidak dapat dibenarkan, apalagi menggunakan intimidasi dan kekerasan,” kata Kapolres saat mengekspos kasus itu pada Rabu (10/10/2018).

Terkait kasus KSN, Kapolres menjelaskan, pada 29 Juli 2018, KSN bersama ketiga rekannya yakni BRM, KDR, dan GRB merampas sepeda motor milik Suandi (37).

Motor milik Suandi saat dikendarai Suandi di jalanan, dicegat empat orang itu. Lantas, motor dirampas di pinggir jalan di wilayah Kronjo, Kabupaten Tangerang.

“Para pelaku mencegat korban dan memaksa merampas motor korban,” ujar Sabilul.

Dia lanjutkan: “Salah satu pelaku bahkan mencekik leher korban sehingga korban menyerahkan sepeda motornya. Korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke kepolisian.”

Ia mengatakan, persoalan kredit macet tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk merampas motor. Apalagi dengan kekerasan.

Menurutnya hal itu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dilanjutkan Kapolres, UU Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (leasing) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet.

Tanpa adanya sertifikat fidusia, kata Kapolres, debt collector tidak boleh melakukan eksekusi di jalan karena berpotensi menimbulkan pidana.

Sabilul menambahkan mekanisme proses eksekusi adalah pihak leasing harus memberikan surat peringatan 1 hingga 3 kepada debitur yang mengalami kredit macet setelah tiga bulan lamanya.

Setelah memberikan SP1 hingga SP3, lanjut Kapolres, kreditur melalui tenaga jasa penagihan berhak melakukan eksekusi kepada debitur.

Dengan syarat, membawa sertifikat fidusia dan surat kuasa dari perusahaan pembiayaan.

Baca Juga:

Gubernur Anies Adakan Becak, Ketua DPRD DKI: No Way…

Aneh, Ratna Sarumpaet Minta Maaf Dua Kali ke Publik

“Yang terpenting tetap santun, beretika, dan tidak di jalan. Bila syarat hukum itu terpenuhi, pemegang kendaraan wajib menyerahkannya,” tuturnya.

Dikatakan Kapolres, sertifikat fidusia memberikan proteksi kepada pihak leasing.

Sebab, ujarnya, tanpa adanya sertifikat fidusia, perusahaan pembiayaan harus melewati mekanisme pengadilan ketika hendak melakukan eksekusi.

“Pemegang kendaraan bisa menanyakan kepada debt collector tentang sertifikat fidusia. Bila tidak ada, debt collector tidak bisa melakukan eksekusi. Bila tetap memaksa eksekusi terlebih dengan kekerasan, itu perampasan dan itu pidana,” papar Sabilul. (*)