Rapat Banggar DPRD DKI Jakarta (FOTO: RAYAPOS/KEMAL MAULANA)

@Rayapos | Jakarta – Tarik ulur penetapan wagub DKI Jakarta dikomentari Lembaga Analisis Politik Indonesia (LAPI). Direktur Komunikasi LAPI Odorikus Holang meminta agar PKS dan Gerindra segera mengakhiri drama penetapan kursi DKI II.

Pria yang akrab disapa Holang ini menilai drama tersebut telah berhasil menyita perhatian publik ditengah pembahasan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2019.

“Gerindra dan PKS sebaiknya hentikan drama soal perebutan kursi DKI II. Jangan selalu membuat drama dengan membarengi proses pembahasan APBD DKI,” ucap Holang saat berbincang-bincang dengan Rayapos, Rabu malam (21/11/2018).

Baca juga:

PKS DKI: Jakarta Adalah Suara untuk Prabowo-Sandi

Ngeri… Linggis Dipasakkan ke Leher Begini… di Pembunuhan Bekasi

Dia juga menyarankan agar publik jangan terkecoh dengan lamanya proses penetapan wagub DKI baru itu. Menurutnya saat ini yang harus diperhatikan adalah proses pembahasan APBD DKI Jakarta.

“Itu yang harus kita pelototi, masih ingat kan saat Ahok ungkap anggaran siluman yang pernah terjadi pada RAPBD tahun 2015, kita bukan menuding tapi itu menjadi pelajaran bagi publik,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Gerindra dan PKS akhirnya sepakat bakal membentuk Badan Seleksi wagub untuk menguji calon wagub baru dari PKS.

Badan seleksi itu rencanya bakal diisi oleh dua orang kader PKS dan dua orang Gerindra, meskipun sejumlah nama seperti ketua fraksi PKS Abdurahman Suhaimi, Syakir Purnomo, Syarif dan peneliti LIPI Siti Zuhro bakal mengisi struktut Badan Seleksi tersebut.

Rupanya kedua parati pemenang Pilkada DKI tahun 2017 ini belum resmi membentuk badan tersebut.

Teranyar, PKS malah menolak dilanjutkannya pembentukan badan yang bertugas melakukan fit and proper test calon wagub DKI baru. Padahal dikabarkan hal itu telah disepakati berdasarkan hasil pertemuan PKS dan Gerindra tanggal 5 November lalu.

Ketua DPW PKS Jakarta Syakir Purnomo mengungkapkan, hal tersebut bukanlah komitmen politik dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS sebagai partai koalisi. Sehingga dia berpendapat pembentukan badan seleksi tersebut tidak diperlukan.

Dia pun berpendapat adanya badan seleksi, hanya akan memperlambat proses pemilihan Wagub DKI oleh para wakil rakyat Jakarta.

Apalagi kata dia dua nama yang diajukan PKS, Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu merupakan keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS.

“Dan keduanya memiliki pengalaman mumpuni, baik dalam tata kelola pemerintahan khususnya bidang keuangan maupun di bidang politik,” kata Syakir.

BAGIKAN