DKPP gelar sidang kode etik Pilkada SBB

@Rayapos.com | Ambon: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU dan Panwas Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Kamis (20/4).

Sidang dipimpin oleh Majelis Sidang DKPP Dr Nur Hidayat T. Sardini,S.Sos,M.Si, didampingi oleh Tim Pemeriksa Daerah dari tokoh masyarakat, Prof Dr. Tonny Donald Pariela,M,A dan Dr. Elsa Rina Toule,SH,M,Si.

Dari pihak KPU Provinsi Maluku diwakili oleh La Alwi dan Bawaslu Provinsi Maluku, Barnabas Dumas,M,Si.

Teradu KPU Kabupaten SBB dihadiri Ketua KPUD Kabupaten SBB, Srio Ahmad, Komisioner KPUD Devisi Data, Syarif  Hehanusa, Komisioner KPUD Devisi Hukum, Sefnat Latulur Rumakin, Komisioner KPUD Devisi Logistik, Jems Sahusilawane, Komisioner KPUD Devisi Teknis dan Penyelengara Djafar Patti.

Untuk  Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten SBB dihadiri oleh Abdullah Kaliki, Hijra Tangkota dan Upang Djalal.

Sementara, Pengadu 1, Helmy Wenno, Ketua DPP Partai Demokrat Kabupaten SBB untuk pasangan nomor urut 1 Pasangan Rodal dan Pengadu 2, Abdullah Tuhuteru, untuk pasangan nomor urut 4 pasangan Tuntas.

Helmy Weno mempersoalkan hasil rekapitulasi perhitungan suara 2,5% yang dilakukan oleh KPUD SBB di beberapa desa, tidak sesuai dengan DPT yang disampaikan oleh pihak KPUD dalam rapat pleno perhitungan suara di tingkat PPK Kabupaten SBB.

Bukti yang disodorkannya yakni di Desa Huamual Kecamatan Taniwel dan Taniwel Utara.

Sementara Abdullah Tuhuteru mewakili pasangan Tuntas, mengangkat tindakan KPUD SBB meloloskan pasangan nomor urut 3 pasangan calon Drs Muhammad Yasin Payapo,M.Pd dan Drs Timotius Akerina,M,Si (YAKIN).

Pasalnya, Drs Muhammad Yasin Payapo,M.Pd yang masih dililit hutang Bank Maluku sewaktu masih menjabat selaku anggota DPRD Kabupaten SBB.

Selain itu menanggapi apa yang disampaikan oleh pengadu 1 Helmy Wenno selaku saksi dari paslon Rodal dan pengadu 2 AbdullahTuhuteru selaku saksi dari paslon Tuntas, Komisioner KPUD  Kabupaten  (SBB) dari

Divisi Hukum KPUD SBB, Sefnat Latulur Rumakin, menjelaskan tentang 2,5% surat suara, pihaknya telah melakukan pembagian surat suara berdasarkan DPT pada Desa Huamual berjumlah 37.654 lembar dan telah dihitung kembali oleh Pengawas Pemilu Kecamatan di tingkat Pleno PPK Huamual.

Menurutnya, untuk Kecamatan Taniwel dan Taniwel Utara surat suara yang dibagikan berdasarkan DPT sebanyak 388.956 dan hanya terpakai 10.885 surat suara dan sisa surat suaranya berjumlah 40.364.

Hasil ini, tegasnya, telah disampaikan KPUD dan Panwas Kabupaten SBB dalam Rapat Pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten yang juga melibatkan semua saksi dari ke 4 Paslon yang ikut dalam Pilkada Kabupaten SBB tahun 2017.

Tentang putusan Pengadilan Negeri Masohi sesuai dengan Pasal 190 A, terangnya, saat KPUD SBB membuka pendaftaran hingga penetapan calon, baik paslon nomor urut 1 Rodal maupun paslon nomor urut 3 Tuntas, tidak memasukkan berkas kebertatan.

Sehingga, KPUD SBB menilai tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan yang menghambat akan dilantiknya pasangan Drs Muhammad Yasin Payapo,M.Pd dan Drs Timotius Akerina, selaku Bupati dan Wakil Bipati Kabupaten Seram Nagian Barat periode 2017- 2022.

Comments

comments