DPR ini edan atau bodoh? Sebuah kritik terbuka untuk para wakil rakyat

rayapos.com - DPR
Foto: vigonews.com

Aneh sekali tindakan DPR adakan polling lewat twitter untuk memantau sikap pro dan kontra dari masyarakat mengenai Perppu No. 2/2017 tentang pembubaran ormas anti Pancasila. Rencananya DPR akan mengambil keputusan menyetujui atau menolak Perppu No. 2/2017 berdasarkan hasil polling twitter itu.

Tindakan ini menjadi aneh karena polling dilakukan oleh lembaga negara. Negara Republik Indonesia yang dasar dan ideologinya Pancasila.

Sebagai lembaga negara, DPR seharusnya memberi pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus dijiwai, diresapi dan dihidupi oleh seluruh masyarakat. Pancasila itu sudah final. Pancasila adalah dasar negara. Sudah menjadi kesepakatan para bapak bangsa ketika mendirikan negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang lalu.

Tindakan DPR membuat polling menjaring pendapat masyarakat mengenai Perppu pembubaran ormas anti Pancasila itu adalah tindakan bodoh dan gegabah. Ini bukan demokrasi tapi mobokrasi, demokrasi gerombolan massa. Siapa yang bisa mengumpulkan paling banyak massa (lewat polling) dia yang menang. Hukum dikalahkan dengan jumlah massa.

Bisa saja ada lembaga negara lain yang membuat polling: “Bukankah Anda setuju DPR sebaiknya dibubarkan?” Kemudian ditambahkan: “Ayo, segera vote dan berikan dukungan Anda untuk membubarkan DPR!”

Kalaupun 99,9% hasil polling menyetujui pembubaran DPR , bukan kah DPR tidak bisa dibubarkan begitu saja? Karena eksistensi DPR sebagai lembaga negara itu tidak bisa dibatalkan oleh persepsi masyarakat yang sewaktu-waktu bisa berubah. Kepastian hukum dan kepastian bernegara tidak bisa ditiadakan oleh animo sesaat dari masyarakat.

Begitu juga dengan Pancasila. Tidak perlu mengutak-atik lagi keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Itu sudah final. Pancasila adalah Indonesia dan Indonesia adalah Pancasila. Titik.

Ormas-ormas yang anti Pancasila sama artinya anti Indonesia. Pemerintah dan seluruh Lembaga Negara harus tegas dengan prinsip dasar ini. Barangsiapa mengganggu Pancasila, berarti mengganggu negara Indonesia. Menganggu Pancasila sama artinya mengacaukan negara. Para pengacau negara ini harus ditindak tegas.

Jadi kalau ada lembaga negara yang membela ormas yang anti (dasar negara) Indonesia, bukankah itu sama artinya lembaga negara itu menjadi pengacau negara?

Kalau dulu Gus Dur menyebut DPR itu sebagai Taman Kanak-kanak, saya justru bertanya bukankah lebih layak kalau menyebut DPR itu edan dan dungu? Gitu aja koq repot….

 

Penulis: Yerry Tawalujan M.Th, adalah Koordinator dari organisasi Forum Kita Semua Bersaudara. Ia juga aktif sebagai pemerhati berbagai isu kebangsaan terkini. Bersama keluarga, ia berdomisili di Jakarta. Ia juga merupakan pendiri dan Ketua Umum dari 2 LSM Pariwisata: Duta Wisata Sulut dan Gerakan Nasional Sadar Wisata/GERNASTA)

 

 

Comments

comments